Kudus, isknews.com – Upaya mempercepat penerapan kebijakan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Kudus mulai memasuki tahap penguatan kolaborasi. Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus membahas secara mendalam konsep transportasi rendah emisi serta penguatan perangkat hukum lingkungan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian dan Rancang Bangun Kebijakan Lingkungan, Kamis (27/11/2025).
Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari penelitian hibah DPPM Kemendiktisaintek tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, dan pemangku kebijakan daerah untuk merumuskan langkah strategis pengendalian lingkungan berbasis teknologi dan regulasi.
Dalam forum tersebut, dua penelitian unggulan dosen UMKU menjadi sorotan utama. Penelitian pertama dipaparkan oleh Dr. Trias Hernanda yang menawarkan formulasi green transportation berbasis monitoring CO₂ menggunakan teknologi IoT di kawasan wisata religi Kabupaten Kudus. Menurutnya, lonjakan wisatawan di Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria berdampak langsung pada peningkatan polusi udara.
“Teknologi monitoring CO₂ berbasis cloud memungkinkan pemerintah memperoleh data real-time sehingga kebijakan bisa tepat sasaran dan tidak sekadar normatif,” jelasnya.
Sementara itu, penelitian kedua yang dipresentasikan oleh Dian Rosita menegaskan urgensi penerapan green constitution dalam regulasi daerah. Ia memaparkan bahwa data lingkungan menunjukkan 28,3% desa/kelurahan di Kudus masih mengalami pencemaran, ditambah 40 desa yang terdampak banjir pada 2025.
“Peraturan berbasis lingkungan sudah ada, tetapi lebih banyak administratif. Diperlukan penguatan sanksi, pengawasan, dan pelibatan publik agar memiliki daya tekan,” tegasnya.
Menanggapi hasil riset tersebut, Perwakilan PKPLH, Nuruz Zaman, menyampaikan apresiasi atas kontribusi UMKU. Ia mengakui keterbatasan SDM dan anggaran masih menjadi tantangan, namun menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas pengendalian lingkungan, termasuk pengembangan becak listrik dan penambahan titik pemantauan polutan.
UMKU berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan operasional yang berdampak nyata. Sinergi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menuju Kudus yang lebih berkelanjutan melalui transportasi rendah emisi, perangkat hukum pro-lingkungan, dan teknologi pemantauan yang akurat. (*)
