Semarang – Kaum perempuan mempunyai peran penting dan efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan korupsi. Namun demikian, perempuan juga rentan menjadi penyebab terjadinya korupsi maupun suap.
“Dalam kajian yang dilakukan KPK, 80 persen anak memperoleh pendidikan tentang berbagai sikap dan perilaku dari ibunya. Tetapi hanya empat persen yang mengajarkan kejujuran,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada acara pelatihan fasilitator gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK) di Hotel Santika Semarang, Kamis (6/10).
Menurutnya, pendidikan kejujuran, pola hidup tidak konsumtif, serta ketaatan pada prinsip-prinsip yang baik sangat tepat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tingkat masyarakat paling kecil. Dalam hal ini, peran SPAK sangat penting untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari tindak korupsi.
Mantan Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik Kapolri berpangkat Irjen tersebut menyebutkan, berdasarkan data KPK, dari sekitar 40 persen tersangka tindak pidana korupsi yang ditangkap KPK, sepuluh persennya adalah perempuan, termasuk dari Jawa Tengah. Mereka bisa sebagai pelaku utama atau hanya perantara karena ketidaktahuaanya tentang pencucian uang hasil korupsi dan modus lainnya.
“Kalau suami jadi pegawai dan pulang kerja bawa uang banyak atau barang mewah, coba ditanya dari mana asalnya. Jangan sampai ketika sudah ditangkap baru -. Nggak ada gunanya. Karena banyak kejadian perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama dengan suaminya dan ada pula dengan kerabatnya,” bebernya.
Sejak pencanangan SPAK sekitar awal 2016 sampai akhir September ini, lanjut Basaria, telah ada antara 800-1.000 perempuan menjadi agen SPAK yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut masih jauh dari target SPAK yakni satu juta orang perempuan.
Selain diikuti para perempuan pegiat anti korupsi serta perempuan dari berbagai profesi, turut serta dalam kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo. Kegiatan yang membahas peran perempuan dalam mencegah sekaligus memberantas korupsi ini merupakan kerjasama antara Australia Indonesia Partnership for Justice, KPK, serta Pattiro Semarang.
Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat memberi sambutan sekaligus membuka acara tersebut mengungkapkan peran perempuan termasuk istri pejabat sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan, dulu saat pejabat melakukan kunjungan kerja ke mana pun selalu diberi oleh-oleh. Bahkan barang untuk oleh-oleh harganya selalu mahal. Namun kini melalui berbagai program kegiatan yang diselenggarakan KPK, para pejabat menjadi tahu dan paham tentang beragam barang pemberian orang lain yang masuk kategori gratifikasi, suap, dan lainnya.
“Kami senang Jateng didampingi serta dibantu terus oleh KPK terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. dalam berbagai kegiatan termasuk gerakan SPAK ini,” ucapnya.
Para perempuan di Jateng diharapkan dapat mengampanyekan gerakan SPAK, terutama perempuan yang suaminya pejabat. Karena istri pejabat mempunyai pengaruh yang dasyat dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi. Program gerakan SPAK tersebut sangat tepat untuk memberikan kesadaran kepada perempuan supaya turut terlibat mencegah korupsi. Apabila perempuan yang menjadi peserta gerakan SPAK merupakan istri pejabat maka ini akan menjadi alat kontrol yang sangat bagus.
“Misalnya seperti saya. Apabila masuk saya sulit maka lewat istri. Kalau ada orang nitip sesuatu ke saya bisa langsung saya jelaskan bahwa ini tidak boleh. Tapi kalau kemudian lewat kanan kiri termasuk lewat istri maka akan menjadi problem besar,” jelasnya.
Ganjar berharap setelah pelatihan diharapkan para peserta dapat menularkan apa yang telah diperoleh kepada komunitasnya, baik melalui kumpulan PKK maupun arisan. Jateng akan terus mengembangkan program SPAK.
“Kalau bisa tanggal 18 (Oktober) mendatang bisa MoU,” harapnya. (HJT)
