Ternyata Pemdes Di Pati, Banyak Yang Tidak Memenuhi Hak Difabel Dalam Pengelolaan Dana Desa.

by
Foto: Ketua dan Angota PPDI Kabupaten Pati saat menggelar pertemuan. (Wibawa Jarot/ISKNEWS.COM)

Pati, ISKNEWS.COM – Entah tidak tau atau belum dikasih tau, bahwa dalam Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes), tentang penetapan prioritas pengunaan Dana Desa (DD). Salah satunya mengatur tentang pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar, untuk pemberdayaan masyarakat marginal dan angota masyrakat Desa penyandang disabilitas.

TRENDING :  Ditinggal Beli Ikan, Motor Menghilang

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, Suratno, mengukapkan Permendes tersebut sebetulnya sudah ada sejak awal adanya Dana Desa, namun banyak Pemerintah Desa yang belum memahami.

“Entah tidak disosialisasikan atau bagaimana saya tidak tau, intinya Permendes yang mengatur tentang pemberdayaan masyrakat Desa penyandang Disabilitas untuk dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa itu sudah ada sejak Dana Desa di mulai.” ujarnya. Selasa (13-03-2018)

Lanjutnya, dengan aturan pengunaan Dana Desa yang acapkali berubah setiap tahun, pihaknya merasa masih kebingungan,

TRENDING :  O_KEM Pesantenan Turun Kejalan Menggalang Dana Peduli Banjir

“Seperti Permendes No 19 tahun 2017 tentang penetapan preoritas pengunaan Dana Desa (DD) tahun 2018, yang sudah saya baca, tapatnya di No 14 huruf D ayat Ke 1, jelas menyebutkan tentang pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar, untuk pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyrakat Desa penyandang disabilitas.” jelasnya.

TRENDING :  Puluhan pembalap liar yang diamankan kepolisian diduga pernah terlibat aksi kriminal.
KOMENTAR SEDULUR ISK :