Aktifis Forum Penyelamat Kudus Berencana Lakukan Aksi Save Tamzil Dan Dirikan Posko

oleh

Kudus, isknews.com – Sejumlah aktivis yang menamakan dirinya Forum Penyelamat Kudus menggelar acara refleksi dan do’a bersama serta perbincangan  bertajuk #Save Tamzil #Save Kudus, sebagai bentuk keprihatinan bersama mereka atas ditangkapnya Bupati non aktif HM Tamzil oleh KPK bulan lalu dengan sangkaan korupsi.

Pertemuan yang berformat lesehan ini bertempat di Wisma Berlian  milik advokat  Daru Handoyo di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Mlati Kidul Kudus, diikuti sejumlah tokoh LSM, aktifis HMI, KAHMI, tokoh Ormas Pemuda dan warga serta para aktivis perburuhan dan simpatisan Tamzil, Senin (27/08/2019) malam.

DIALOG, Sejumlah aktifis dari Forum Penyelamat Kudus, saat menggelar acara do’a bersama dan dialog bertajuk #Save Tamzil di wisma Berlian Mlati Kidul Kudus (Foto: YM)

Noor Chozin salah seorang tokoh presidium  Forum Penyelamat Kudus mengatakan, bahwa pernyataan Komosiner KPK yang pada intinya menyatakan resividis tipikor dapat diancam hukuman mati merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan terindakasi  tendensius.

TRENDING :  JAWA TENGAH BAGIAN SELATAN DIKEPUNG BANJIR DAN LONGSOR, 3 TEWAS DAN 4 MASIH DICARI

“ Ancaman hukuman mati dalam perkara Tipikor dapat diterapkan terkait dengan peristiwa tipikor tersebut dilakukan pada waktu keadaan negara krisis keuangan dan korupsi terhadap dana penanggulangan bencana. Sedangkan pengulangan terhadap tindak pidana korupsi hanya merupakan unsur pemberat saja,” katanya.

KPK dalam menangani perkara Tipikor di Kudus, kata dia dinilai tebang pilih dalam menindak kasus jual beli maupun jenis tindak pidana korupsi lainnya di Kudus, karena faktanya kegiatan seperti itu terjadi tidak hanya saat ini, namun jauh sebelumnya praktek korupsi sudah terjadi dan akumalasi nilainya cukup besar. Sementara yang ditangani KPK justru kejadian jual beli yang saat ini.

“Kami Forum Penyelamat Kudus mendukung sepenuhnya pemberantasan Tindak Pidana korupsi di Kudus baik yang terjadi pada saat ini maupun tindak korupsi pada waktu sebelumnya. Penuntasan kasus korupsi perkara jual beli jabatan tidak hanya berhenti pada pengisian jabatan pejabat eselon 2 saja namun pada semua jenjang jabatan, termasuk semua aktor yang terlibat jual beli jabatan tersebut, semenjak penjual, agen sales hingga level makelar,” ungkapnya.

TRENDING :  Kecelakaan Kembali Terjadi Yang Libatkan Tiga Unit Kendaraan Di Jalan Raya Juwana-Batangan
DIALOG. Sejumlah aktifis Forum Penyelamat Kudus saat menggelar acara Do’a Bersama dan Dialog #Save Tamzil di Wisma Berlian Mlati Kidul Kudus (Foto: YM)

Senada dengan Chozin, Bin Subianto tokoh presidium yang lain juga mengingatkan agar KPK harus bertindak fair untuk menyelesaikan semua aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di Kudus.

“Kita heran kenapa hanya uang 170 juta hebohnya luar biasa seakan akan pak Tamzil sebagai orang paling bersalah di Kudus sementara kalau kita lihat tayangan hasil rekaman CCTV , saya itu sedih karena penahanan pak Tamzil kayak nangkap buronan atau pelaku narkoba,” kata Bin Subianto.

Sejumlah media mainstream dan pakar politik berulang-ulang memberitakan tentang Tamzil kok tidak kapok kapok melakukan korupsi, padahal yang dikatakan korupsi nya belum tentu benar.

TRENDING :  SIDAK ESDM HENTIKAN KEGIATAN PENAMBANGAN TAK BERIJIN

“Basaria Panjaitan pernyataan nya sangat menyakitkan hati karena menyampaikan bisa di tuntut hukuman mati. Pandangan masyarakat sudah diarahkan ke persepsi bahwa kalo ditangkap KPK sudah pasti bersalah dan tidak bisa lepas, namun gerakan masyarakat Kudus yang bisa berpikir akan berusaha membela dan membebaskan pak Tamzil ,” kata dia.

Menurutnya, faktanya dalam pilkada Bupati kemarin, secara finansial banyak yang mendukung Pak Tamzil sehingga citra korupsi pada kasus pertama perlu di pertanyakan.

“Karena apabila memang benar benar korupsi maka tidak akan banyak yang mendukung pak Tamzil,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati gerakan lanjutan dengan mendirikan Posko #Save Tamzil  di jalan Sunan Muria no. 1 serta menunjuk H. Wiyono, SH sebagai penasehat hukum gerakan serta dukungan dari 10 LSM Kudus. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :