Kudus, isknews.com – Aliansi organisasi mahasiswa ekstra kampus yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kudus, Himpunan Mahasiswa Islam (HM) Cabang Kudus dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kudus dan menamakan aksinya sebagai Gerakan September Bergerak (GSB) yang bersama-sama menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang belum lama ini dilakukan oleh pemerintah, Senin, (12/09’/2022) siang.
Sebanyak sekitar seratusan mahasiswa mendatangi Kantor Bupati Kudus, Mengatasnamakan diri sebagai kader dari beberapa perhimpunan mahasiswa itu, datang menyuarakan penolakan mereka terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bukan hanya itu, mereka pun menuntut terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang tidak tepat sasaran.
Dari pantauan media ini sekitar pukul 14.45 WIB mereka telah mengepung Kantor Bupati Kudus. Namun dikarenakan tidak ada tanggapan, massa aksi pun melanjutkan aksi menuju ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.
Pada pukul 15.05 WIB, massa aksi konvoi menggunakan sepeda motor mereka. Sampai di depan gerbang Kantor DPRD pukul 15.15 WIB, lalu mereka pun melanjutkan aksi dengan berdemonstrasi di depan kantor dewan. Bahkan ada diantara mereka yang berteriak hingga menaiki pagar gedung wakil rakyat.
Massa aksi yang tidak sabar pun melanjutkan aksi dengan memblokade jalan. Lalu lintas dari arah alun-alun Kudus mandek dan harus dialihkan. Di depan Kantor DPRD, massa aksi bahkan nekad membakar ban hingga menimbulkan asap yang cukup pekat.
“Kami menyuarakan suara rakyat. Kami sakit sebagai rakyat Kudus, dana cukai yang dimiliki Kudus tidak tepat sasaran,” seru salah satu koordinator aksi.
Mereka pun saling sahut menyahut, bahwa wakil rakyat tidak bisa menjalankan amanah rakyat.
“Kami menolak kenaikan harga BBM,” ucap koordinator aksi diikuti massa aksi lainnya.
Massa mahasiswa pada sekitar pukul 15.34 WIB, mulai melakukan aksi masih memblokade jalan AKBP R Agil Kusumadya sambil membakar ban bekas ditengah-tengahnya.
Terang saja aksi blokir jalan jalur Kudus Kota menuju ke Semarang itupun tersumbat, sehingga pihak polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas yang melintasi gedung DPRD Kudus.
Sehingga menyebabkan kendaraan roda empat maupun roda dua hingga truk harus berputar arah. Mencari jalan lain, menghindari kemacetan yang ada.
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kudus, Moh. Alvin Rizqiya mengungkapkan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk tuntutan para kaum mahasiswa agar harga BBM diturunkan. Sebab, dengan harga BBM yang melambung tinggi bisa membuat perekonomian masyarakat Indonesia kalang kabut.
“Harga BBM naik, inflasi juga akan naik. Hal itu bisa membuat daya beli masyarakat juga menurun. Sehingga tidak bisa membuat masyarakat maju,” ungkap Alvin di tengah aksi demonstrasi.
Tuntutan lainnya, massa aksi juga meminta agar mafia penimbun BBM dari Kudus harus diberantas. Mereka menyayangkan, ada seorang oknum ASN dari Kudus yang menjadi tersangka penimbunan BBM di saat harga BBM naik.
“Kami menuntut agar mafia BBM dari Kudus diberantas,” tegasnya.
Demi menunjukkan keseriusan aksi tuntutan, para massa aksi juga sempat memblokade jalan. Alasannya, demi memperlihatkan pada semua masyarakat Kudus dan jajaran pimpinan, bahwa para mahasiswa Aliansi September Bergerak meminta agar harga BBM diturunkan serta semua tuntutan direalisasikan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kami benar-benar peduli dengan penurunan harga BBM,” ucapnya.
Apabila tuntutan massa aksi hari ini tidak dituruti, Alvin menegaskan aksi demonstrasi akan kembali digelar lebih besar nantinya. Ia menegaskan bahwa mahasiswa Kudus akan terus mengawal tuntutan ini sampai direalisasikan semua tuntutan yang ada.
“Kemungkinan ada, aksi yang lebih besar akan kami lakukan bila tuntutan kami hari ini tidak diindahkan. Pokoknya sampai menang,” tutupnya.
Jelang sore Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan yang sempat ditolak massa saat menemui mereka di jalan depan Gedung DPRD Kudus, pada pukul 16.25 WIB menemui mereka.
Dengan berdiri diatas mobil komando yang dibawa para demonstran, Ketua DPRD Kudus Masan mulai mencoba berdialog dengan nyaman.
Menggunakan pengeras suara, Masan menegaskan pihaknya sepakat dengan tuntutan para mahasiswa. Bahwa memang benar, hak rakyat kecil memang harus dibela.
“Kami (anggota DPRD Kudus) sepakat membela rakyat kecil. Kami sepakat dengan tuntutan kalian,” katanya kepada para demonstran.
Namun, keputusan menurunkan harga BBM bukanlah kewenangan anggota dewan daerah. Bahwa dalam memberikan keputusan, semua perlu ada pembahasan lebih lanjut. Serta tentunya keputusan ada di pihak DPR RI.
“Jadi tuntutan ini akan kami sampaikan ke DPR RI. Kalau saya bisa merubah, itu artinya saya ngoyo (serakah). Karena itu (penurunan harga BBM) bukan tupoksi saya (sebagai anggota DPRD),” terang Masan.
Menanggapi aksi demonstrasi, dua hari kemudian pihak DPRD Kudus akan mengajak perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk berdiskusi bersama. Sebuah wadah untuk mendengarkan semua tuntutan mahasiswa kepada pejabat di lingkup Pemkab Kudus.
“Jadi nanti kami akan koordinasi dengan Forkompinda, seluruh BEM nanti kami undang untuk hadir dalam FGD (Forum Group Discussion) tersebut,” ucapnya.
Sebagai informasi, seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi September Bergerak berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Kudus. Meminta agar harga BBM tidak jadi dinaikkan dan Pemkab Kudus diminta untuk memberantas mafia BBM yang ada di Kudus.
Bahkan demi menunjukkan keseriusan dalam menyuarakan aksinya, massa aksi juga memblokade jalan utama di depan kantor dewan Kudus. Bakar ban hingga menyebabkan api dan asap tebal juga ditunjukkan dalam aksi sore ini. (YM/YM)
