Banyak Industri Besar, Berharap Ada Exit Tol di Kudus

oleh -2.724 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Sempat ramai menjadi pembicaraan publik bahwa dalam rencana pembangunan proyek nasional jalan Tol Demak-Tuban yang juga akan melintasi wilayah Kabupaten Kudusoleh Kementerian PUPR mendatang. Dikabarkan bahwa dalam perencanaannya Kudus tidak terdapat eksit tol atau gerbang keluar menuju Kudus yang berada di wilayah Kabupaten Kudus.

Santer terdengar eksit tol menuju Kudus akan berada di luar wilayah Kabupaten Kudus, yakni Demak dan Pati. Untuk hal tersebut sejumlah pihak memberikan tanggapan atas wacana tersebut termasuk Bupati Kudus HM Hartopo.

Hartopo berharap bahwa, pembangunan Tol Demak-Tuban yang nantinya melintasi Kabupaten Kudus disediakan pula pintu exit tol masuk Kota Kudus, sehingga keberadaan jalur cepat tersebut bisa ikut mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

“Kudus wilayahnya memang kecil, tetapi banyak industri besar sehingga ketika tersedia exit tol di wilayah Kudus harapannya bisa tambah maju perekonomiannya. Apalagi, Kudus merupakan salah satu wilayah penopang perekonomian di Jateng dan memberikan devisa luar biasa,” ujarnya ketika dimintai tanggapannya soal rencana proyek Tol Demak-Tuban di Kudus, Selasa (15/2/2022).

Tentunya, kata dia, proyek ruas jalan Tol Demak-Tuban sudah ada perencanaannya dari Kementerian PUPR, sehingga apakah ada tidaknya exit tol di Kudus, dirinya belum mengetahui.

Sosialisasi rencana pembanguann jalan tol tersebut hingga kini juga belum dilakukan, sehingga Pemkab Kudus juga belum mengetahui detail perencanaannya.

“Informasinya, exit tol ada di Karanganyar Demak. Kalaupun diundang untuk mengikuti sosialisasi tentunya akan mengajukan permintaan di Kudus disediakan exit tol,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Agustinus Agung Karyanto usai menggelar rakor bersama sejumlah Kepala Desa yang wilayahnya diproyeksikan akan terdampak jalur Tol Demak-Tuban menjelaskan, untuk sosialisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya, dijadwalkan tanggal 21 Februari 2022 sehingga informasi detail soal proyek nasional tersebut belum mendapatkan.

“Kalaupun benar akan ada pembebasan untuk proyek tersebut, masyarakat yang mendapatkan ganti untung sebaiknya jangan euforia dibelikan barang konsumtif. Lebih baik dibelikan barang yang produktif dan investasi,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.