Buruan, Pedaftaran PBI JKN di Dinas Sosial P3AP2KB Kudus Segera Ditutup Pekan Ini

oleh

Kudus, isknews.com – Hingga awal Februari 2020, ratusan warga kurang mampu masih nampak berdatangan ke Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kudus, Selasa (03/02/2020).

Kedatangan mereka tak lain untuk mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Pendaftar kepesertaan Jaminan kesehatan nasional (JKN) penerima bantuan iuran (PBI) membeludak. Sehari ada 100 orang yang diundang masuk kepesertaan JKN PBI.

Plt Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sunardi melalui Sekdin Sutrimo menjelaskan, setiap hari bisa mencapai 100 orang yang diundang JKN PBI APBD. Membeludak.

TRENDING :  Kampanye Cegah Anemia, Ribuan Siswa SMA NU Al Ma'ruf Kudus Minum Tablet Tambah Darah

“Sebenarnya batas akhir pendaftaran kepesertaan PBI JKN telah ditutup pada akhir bulan Januari lalu. Hanya saja, pihaknya masih memberi kesempatan kepada warga miskin yang tengah sakit dan belum terkover PBI JKN untuk bisa mendaftarkan diri. Kami beri waktu hingga akhir pekan ini,” tegasnya.

Gedung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) di kompleks perkantoran Mejobo Kudus (Foto: istimewa)

Dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) warga miskin yang tengah sakit masih bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di sejumlah rumah sakit di Kudus. Jika ingin mengajukan kepesertaan JKN PBI, warga miskin bisa melampirkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan pengantar dari Desa ke dinasnya.

TRENDING :  Peringati Hari Kartini, Persit Kodim Pati Gelar Pengobatan Gratis

Menurutnya, pembukaan pendaftaran ulang JKN PBI ini dilakukan untuk menginventarisir para warga miskin yang kemarin tidak terkover dalam data sebelumnya.

“Kemarin dari Ketua DPRD Kudus, Masan datang ke sini meminta untuk dilakukan pendataan lagi. Barang kali ada yang kelewatan,” terangnya.

Berbeda dengan proses validasi warga miskin sebelumnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Proses validasi warga miskin tambahan, ini nantinya akan dilakukan lewat Ketua RT.

TRENDING :  Jelang Puncak Kemeriahan, @Hom Hotel Kudus Adakan Donor Darah Tajuk Kesetiakawanan Sosial

“Ketua RT pastinya lebih tahu mana warganya yang benar-benar miskin dan mana yang tidak,” pungkas dia.

Diketahui sebelumnya, Dinsos P3AP2KB merilis data warga miskin hasil proses validasi yang dilakukan pihaknya pada bulan Januari. Dimana hasilnya, ada sekitar 47,721 ribu warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta PBI JKN melalui APBD 2020. Jumlah ini memiliki selisih jauh dibandingkan dengan data ditahun sebelumnya yang mencapai 192 ribu orang. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :