,

Capaian Indeks SPBE Pemkab Kudus masuk Nominasi Digital Government Award 2024

oleh -952 kali dibaca

isknews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menjadi salah satu kabupaten yang mendapat apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia dalam gelaran Sistem Pemerintah Berbasi Elektronik (SPBE) Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, DKI Jakarta, Senin (27/5/2024). Pemkab Kudus meraih Digital Government Award 2024 dengan Indeks SPBE Tertinggi Kategori Pemerintah Kabupaten.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus M. Hasan Chabibie yang hadir secara langsung mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran Pemkab Kudus. Ia mengaku, berkat kerja keras dan usaha maksimal,SPBE dapat berjalan sehingga pelayanan publik di Kudus dapat memuaskan masyarakat. 

“Tentunya, nominasi ini diharapkan bisa menjadi pemicu agar pelayanan publik berbasis digital/elektronik di Kudus semakin luas dan mudah untuk digunakan oleh warga masyarakat Kudus. Teman-teman di Pemkab effort-nya juga luar biasa,” katanya. 

Selanjutnya, pj bupati akan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo terkait layanan digital yang terpadu. Ia akan memaksimalkan peran Dinas Kominfo Kudus, Bappeda Kudus, Dinas Dukcapil Kudus, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang memiliki data.

“PR kita ke depan yaitu dari sekian banyaknya layanan digital ini diintegrasikan menjadi sebuah portal sesuai dengan alur yang disampaikan Bapak Presiden. Dan ini tentu butuh kerja sama antar dinas yang menjadi leading sector soal data sehingga pengelolaan layanan data dan teknologi informasi di Kudus tidak berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE Summit 2024 merupakan tahapan menuju pelayanan publik Indonesia yang terpadu, lebih mudah, cepat, transparan, dan layanannya bisa segera diakses masyarakat. 

“Ini adalah komitmen pemerintah untuk transformasi digital di mana untuk menghindari aplikasi-aplikasi baru. Ibaratnya, inilah jalan tol pelayanan publik melalui digitalisasi. Pada akhirnya, masyarakat sebagai pengguna akan merasa mudah, cepat, transparan, dan bisa segera mengakses layanan yang dibutuhkan,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 mendorong terciptanya transformasi dan keterpaduan digital nasional yang solutif dan transparan. Govtech Indonesia memastikan mengedepankan _user friendly_ tanpa komplikasi yang rumit dan memadukan _data center_ serta _government cloud_.

“Masyarakat sebagai _user_, harus bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah dan tidak sulit. Inilah yang ingin kita jangkau sehingga pelayanan publik semakin mudah untuk bisa dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengutarakan bahwa birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit apalagi memperlambat. Ia menilai, tolok ukur dari suksesnya SPBE adalah manfaat, kemudahan, dan kepuasan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Jadi, adanya SPBE ini jangan sampai nanti mempersulit bahkan memperlambat pelayanan masyarakat berbasis digital. Tolok ukurnya mudah, yaitu bagaimana masyarakat bisa menikmati pelayanan dengan mudah dan merasa puas,” tuturnya.

Presiden juga menyoroti banyaknya aplikasi atau platform di Indonesia, yakni sebanyak 27 ribu aplikasi. Maka, ia berharap agar mulai tahun ini tidak ada lagi aplikasi baru sehingga tidak terjadi disintegrasi maupun tumpang tindih.

“Bayangkan, ada 27 ribu aplikasi yang jalan sendiri-sendiri. Ini sangat sulit diakses masyarakat. Maka, mulai tahun ini tidak ada lagi aplikasi baru dan nanti semua akan terintegrasi dengan adanya Govtech Indonesia,” pungkasnya. (AS/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :