Di Pasuruhan Kidul, Balon Kades Merasa Diganjal Maju, Terkait Kurang Lengkapnya Laporan Akhir Masa Jabatan

oleh -632 Dilihat

udus,isknews.com – Puluhan warga menggerudug Aula Balai Desa Pasuruhan Kidul Kec.amatan Jati Kudus. Warga yang dipimpin oleh Siti Khoiriyyah tersebut meminta audiensi dengan Panitiya Pemilihan Kepala Desa serta BPD setempat, mereka berdalih sudah melayangkan surat audiensi sejak tanggal 26 atau beberapa hari sebelumnya, namun tidak ada tanggapan pasti dari Panlih, sehingga mereka memaksa malam itu juga untuk menghadirkan ketua Panlih dan anggota BPD meski jam sudah menunjukkan pukul 23.00 malam.

Ditemui menjelang pelaksanaan audiensi, Siti Khoiriyyah, mengatakan dalam pertemuan itu dia akan meminta penjelasan kepada ketua Panlih terkait tidak bisa diterbitkannya surat pernyataan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ), akibat saksi yang juga mantan Plt Kades tidak bersedia membubuhkan tandatangannya terkait LAMJ sehingga Calon kami terganjal secara administratif.

Sejumlah warga dan pendukun bakal calon kades Pasuruhan Kidul Edi Imam Santoso saat meminta klarifikasi ketua Panlih terkait terganjalnya Edi maju dalam kontestasi Pilkades Kudus 2019 (Foto: YM)

Menurutnya, Perbup Kudus No. 33 Th 2019, Pasal 80 ayat 3 Huruf (s) pada tambahan petunjuk Teknis menyebutkan bahwa surat permohonan bila bakal calon adalah manatan Kepala Desa harus dilengkapi pernyataan telah membuat LAMJ pada tahun terakhir dia menjabat sebagai Kades diatas kertas segel atau bermaterai cukup, didukung dengan tanda tangan Kesaksian dari paling sedikit 2 Orang Perangkat Desa atau Pejabat Desa pada saat itu yang mengetahui.

Seperti diketahui Balon Kades Edi Ahmad Santoso, adalah manatan kepala desa Pasuruhan Kidul pada periode tahun 2001-2006 sehingga karena maju dalam kontestasi Pilkades 2019, dirinya harus melengkapi persyaratan tersebut.

Suasana audiensi didalam balai desa Pasuruhan Kidul Kudus (foto: YM)

“Nah saksi ini tidak mau menandatangani surat tersebut, maka malam ini kami akan melakukan klarifikasi. Kami mengindikasikan ini adalah upaya untuk menggagalkan bakal calon kades kami Edi Ahmad Santoso, untuk bisa maju sebagai Calon Kades akibat terganjal secara administratif,” terangnya, Selasa (29/10/2019).

Pada akhirnya audiensi digelar yang dihadiri oleh Ketua Panlih Shodiqun bersama 3 anggotanya, ketua BPD  Moh. Al ‘an dan dua anggotanya,  balon Kades Edi Ahmad Santoso, Siti Khoiriyyah dan sejumlah tim pendukung, serta menjelang pagi juga dihadiri oleh Camat Andreas Wahyu Adi dan Kapolsek Jati AKP Bambang Sutaryo, dengan disaksikan oleh para pendukung dan warga serta pengamanan sejumlah aparat Polsek Jati Kudus di luar Balai Desa.

Pada kesempatan tersebut mereka  menyampaikan sejumlah keberatan terkait sebelum pelaksanaan Pendaftaran Balon Kades dibuka, ternyata Panlih Kades tidak melaksanakan Sosialisasi terlebih dahulu berkenaan dengan persyaratan Balon Kades.

“Sosialisasi atau Pengumuman seharusnya bisa dipasang di tempat umum yang strategis agar dapat dibaca secara mudah oleh warga desa dengan menggunakan Media Spanduk, Baliho, benner atau media sejenis yang lainnya yang berwujud tulisan dan dapat terbaca oleh Publik,” ungkap Edi QAhmad Santoso.

Disampaikannya bahwa dalam aplikasinya ditafsirkan secara keliru dan terkesan dipaksakan oleh Panlih Kades yang mendalihkan bahwa perihal Saksi Perangkat Desa ternyata diharuskan berasal dari seorang Perangkat Desa yang saat ini masih Aktif, yang berakibat seorang Balon Kades Edi Ahmad Santoso tidak masuk katagori Balon Kades yang memenuhi Persyaratan Administrasi dan akhirnya tereliminasi dari Bursa Pencalonan.

“Kami secara resmi (lewat surat) mengajukan permohonan agar terdapat kebijakan kelonggaran waktu guna melengkapi beberapa persyaratan yang masih kurang, namun ternyata permohonan kami tidak dihiraukan dan sama sekali tanpa jawaban atau bentuk konfirmasi apapun.,” ungkapnya.

Bahwa terdapat informasi tertulis/form tertentu yang disimpan dan ditahan oleh Anggota Panlih Kades dari unsur perangkat bernama Edi Utomo hingga batas waktu penutupan kelengkapan Berkas (tgl 21 Oktober 2019 Pukul 00.00 WIB).

Informasi tertulis atau form seharusnya pada saat malam itu juga dengan tanpa keterlambatan harus sudah disampaikan atau diinformasikan kepada seluruh Bakal Calon Kades tanpa terkecuali, bukanlah justru terkesan direkayasa sedemikian rupa dan sangat merugikan pihak-pihak tertentu.

“Jadi berdasarkan pada apa yang telah kami sampaikan di atas, kami meminta dan berharap kepada BPD Pasuruhan Kidul agar dapat mengambil langkah serta kebijakan guna kepentingan pelaksaan Pilkades dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan serta peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, serta segera terdapat Klarifikasi atas keberatan yang kami sampaikan dimaksud dlm batasan waktu sebelum pelaksanaan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa,” ujarnya.

Sementara saat dipanggil dan diminta keterangannya pada audiensi tersebut, Perangkat Desa Edi Utomo merasa bahwa Balon Kades An. Edi Ahmad Santoso tidak pernah membuat Laporan Masa Akhir Jabatan sehingga tidak berani untuk Tanda Tangan terkait Kelengkapan berkas tersebut.

“Saya memang tidak menandatangani form itu, karena saya merasa tidak pernah melihat berkas Laporan itu,” ujar Edi Utomo.

Usai pertemuan tersebut Camat Jati Andreas  Wahyu Adi menyampaikan, adalah hak bagi Edi Utomo selaku perangkat pada saat itu untuk tidak menandatangani form tersebut.

“Karena implikasi hukum dibelakang nanti dia yang akan menanggunya bila ternyata tidak berkesesuaian dengan fakta,” tandas Camat Jati.

Acara berakhir menjelang pukul 02.30 pagi dan Panlih tetap sesuai peraturan dan Tahapan Pilkades tahun 2019.  (YM/YM)

No More Posts Available.

No more pages to load.