DPRD Kudus Janji Amankan Anggaran Bagi Gaji TKO

oleh

Kudus, isknews.com – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus telah sepakat  mengupayakan dan mengamankan bagi kebutuhan  gaji Tenaga Kontrak dan Outsourcing (TKO) tahun 2020 dilingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus.

Wacana pemangkasan TKO dilingkungan pemerintah Kabupaten Kudus hingga kini masih menjadi isu yang menakutkan bagi para pekerja alih daya di lingkungan Pemkab Kudus, meskipun sudah ada sinyalemen dari Plt Bupati Kudus HM Hartopo, untuk tidak akan melakukan pemangkasan dan hanya penyesuaian kompetensi kerja.

Sebelumnya, Mardijanto anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus terkait hal tersebut sempat mengajukan iterupsinya, saat mengikuti gelar rapat paripurna masa persidangan pertama beberapa hari yang lalu, dirinya meminta komitmen eksekutif terhadap para pekerja tenaga kontrak dan outsourcing, untuk tidak melakukan pengurangan.

TRENDING :  Aktifis Forum Penyelamat Kudus Berencana Lakukan Aksi Save Tamzil Dan Dirikan Posko
Anggota Komisi C DPRD Kudus Mardijanto (foto: YM)

Ditemui di kantor DPRD Kudus, anggota Komisi C Mardijanto menanggapi hal tersebut mengatakan, bahwa dari badan anggaran sendiri sudah memutuskan untuk tidak mengurangi angka, sehingga para TKO bisa terus bekerja membantu OPD, selain itu dengan mengedepankan kemanusiaan, diharapkan pengurangan tersebut benar benar ditiadakan.

“Badan anggara DPRD Kabupaten Kudus telah menyepakati akan memperjuangkan nasib para tenaga kontrak dan outsourcing, agar tetap mendapatkan haknya sebagai tenaga kerja dilingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus, yakni dengan tetap mendapatkan gaji 12 bulan, hal ini dilakukan dengan cara mengupayakan anggaran saat badan anggaran melakukan Pembahasan di Anggaran Perubahan nantinya,” terang dia, Jumat (06/12/2019).

TRENDING :  DPRD Bojonegoro Berguru ke Jepara untuk Tangani Infrastruktur dan Wisata

Semestinya pihak eksekutif tidak usah risau dengan beban anggaran yang menurut mereka tak akan memenuhi hal tersebut karena kami telah komitmen menyepakati bersama untuk tetap menganggarkan bagi kebutuhan tenaga kontrak dan outsourcing.

“Tenaga kontrak dan outsourcing yang teranggarkan hanya akan mendapatkan gaji selama sembilan bulan, akan diupayakan ditutup saat pembahasan di anggaran  perubahan,” terang dia.

TRENDING :  Pemkab Kudus Bakal Sediakan Kamar Hotel Bagi Dokter dan Tim Medis Covid-19

Mardijanto menambahkan, memang kami tidak menutup mata, disejumlah OPD seperti Dishub dan Dinas PKPLH, menurutnya memang terlihat terlalu berlebihan jumlah TKO disana.

“Tapi tapi itu bisa diatasi melalui rolling atau dialih tugaskan di Dinas lain yang masih membutuhkan tenaga kontrak,” terang dia.

Dikatakannya, dengan adanya tenaga kontrak dan outsourcing dilingkungan OPD Kabupaten Kudus, dirasa sangat membantu dan keberadaannya cukup berperan.

“Apalagi dengan kurangnya tenaga PNS di Kabupaten Kudus, keberadaan tenaga outsourcing sangatlah berperan,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :