Kudus, isknews.com – Andi Metrawijaya resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus menggantikan Henriyadi W. Putro. Dalam acara pisah sambut yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (24/7/2025), Andi menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum yang adil dan berintegritas, serta melanjutkan sinergi positif dengan seluruh elemen Forkopimda.
Kehadirannya disambut langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Birton, dan jajaran pimpinan daerah. Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari dinamika kelembagaan di lingkungan kejaksaan, sekaligus momentum memperkuat tata kelola hukum di wilayah Kabupaten Kudus.
“Terima kasih atas sambutan hangat dari seluruh Forkopimda. Kami siap bekerja sama menjaga penegakan hukum yang profesional, adil, dan berlandaskan integritas,” ujar Andi dalam sambutannya.
Sementara itu, Kajari sebelumnya, Henriyadi W. Putro, berpamitan dan menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh unsur Forkopimda selama menjabat sejak Maret 2023. Ia mengungkapkan, sinergi yang terbangun selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap kondusivitas penanganan perkara dan tugas-tugas intelijen.
“Semoga kepemimpinan yang baru dapat menyempurnakan apa yang telah kami mulai, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” tutur Henriyadi yang kini mendapat amanah baru sebagai Asisten Pembinaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi dedikasi Kajari lama dan menyambut baik kehadiran Kajari baru. Ia berharap kolaborasi antarinstansi terus diperkuat guna menciptakan Kudus yang sejahtera, harmonis, dan taat hukum.
“Terima kasih atas dedikasi dan kerja sama dalam mendukung program strategis pemerintah daerah. Semoga ke depan, sinergi ini semakin kokoh,” ucapnya.
Sebelum bertugas di Kudus, Andi Metrawijaya menjabat sebagai Kajari Solok dan dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia kejaksaan. Publik Kudus pun menanti kiprah dan langkah-langkah hukum strategis yang akan diambil oleh sosok pemimpin baru ini dalam memperkuat supremasi hukum di daerah. (AS/YM)
