Kudus, isknews.com – Hari pertama pelaksanaan operasi pasar murah di tiga Kecamatan di Kabupaten Kudus, langsung diserbu warga. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi demi mendapatkan bahan pokok bersubsidi yang dijual di bawah harga pasaran.
Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perdagangan mengawali pelaksanaan operasi pasar murah di sembilan kecamatan dengan titik pertama salah satunya di halaman Kantor Kecamatan Jati, Selasa ( 21/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Sejak dibuka pukul 09.00 WIB, warga sudah memadati lokasi. Antrean panjang terlihat mengular, menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Dalam operasi pasar tersebut, sejumlah komoditas dijual dengan harga subsidi, di antaranya beras SPHP 5 kilogram seharga Rp56.500, minyak goreng Rp15.700, serta gas LPG 3 kilogram Rp18.000.
Harga ini lebih rendah dibandingkan harga pasar sehingga menjadi daya tarik utama.
Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas penting dijual dengan harga subsidi, di antaranya beras SPHP seharga Rp56.500, minyak goreng Rp15.700, serta LPG 3 kilogram seharga Rp18.000.
Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga menarik minat masyarakat.
Operasi pasar ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sejumlah pihak, termasuk Bulog dan Pertamina, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Sugiharto, menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah ini digelar secara bertahap di sembilan kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Dawe, Bae, Gebog, dan Kaliwungu.
“Pelaksanaan dimulai pada Selasa, 21 April 2026 di Kecamatan Kota, Jati, dan Undaan. Kemudian dilanjutkan pada Rabu, 22 April 2026 di Kecamatan Mejobo, Jekulo, dan Dawe. Sementara pada hari terakhir, Kamis, 23 April 2026, kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Bae, Gebog, dan Kaliwungu,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap titik pelaksanaan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB dengan sistem distribusi terbatas agar lebih merata dan tepat sasaran.
“Kami atur waktunya sama di setiap kecamatan, agar masyarakat bisa mengakses dengan lebih mudah dan tidak terjadi penumpukan di satu lokasi saja,” jelasnya.
Camat Jati, Muhammad Zainuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Kudus melalui Dinas Perdagangan dengan Bulog dan Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
“Hari ini kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus melakukan operasi pasar murah untuk penyediaan tiga bahan pokok yaitu beras, minyak goreng, dan juga gas LPG 3 kilo,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, antusiasme warga meningkat setelah adanya sosialisasi yang dilakukan hingga tingkat desa.
Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa program ini tepat sasaran.
“Alhamdulillah ini antusias yang cukup baik. Semoga bahan yang tersedia cukup dan bisa memberikan sedikit kebahagiaan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu,” tambahnya.
Pada hari pertama, disiapkan sekitar 1.000 paket gas LPG 3 kilogram, 200 paket beras, serta 240 paket minyak goreng.
Pembelian dibatasi dengan menunjukkan KTP untuk memastikan distribusi tepat sasaran bagi warga setempat.
“Ada selisih tentunya, karena ini program pemerintah. Gas kita jual Rp18.000, beras SPHP 5 Kg Rp56.500, dan minyak kita Rp15.700,” jelasnya.
Salah satu warga Desa Tanjungkarang, Yesi Amalia, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.
Ia menilai harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan di pasaran.
“Murah banget, kalau di pasar lebih mahal. Ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengeluaran lebih efisien.
Program operasi pasar murah ini akan berlanjut secara maraton di delapan kecamatan lainnya.
Selain membantu masyarakat, program ini juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah serta memastikan distribusi bahan pokok tetap merata dan terjangkau. (YM/YM)
