Kalah Saing Dengan Swasta Sehingga 70 SD Negeri Di Kudus Harus Di Merger ?

oleh -1,432 kali dibaca

KUDUS, isknews.com – Penutupan beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kudus dalam tahun tahun ini seringkali dilakukan oleh Dinas terkait, Apakah kebijakan merger ini akibat secara kualitas pendidikan kalah bersaing dengan swasta? sehingga harus ditutup,  Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Kasmudi, didampingi Kepala Seksi (Kasie) Sarana dan Prasarana (Sarpras) M Zubaidi, yang dihubungi isknews.com, di ruang kerjanya, Rabu (15/6), menolak hal tersebut, menurutnya kebijakan merger itu tidak terkait kualitas pendidikan, hal tersebut merupakan kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diberlakukan terhadap Sekolah Dasar, dan hal tersebut berdampak pada jumlah SD, termasuk di Kudus.

Di kabupaten ini, akibat kebijakan regruping itu, jumlah SD yang pada Tahun Pelajaran (TP) 2014 – 2015 lalu mencapai sebanyak 459 unit, pada TP 2016 – 2017 ini berkurang menjadi sebanyak 389 unit. bahkan secara kuantitaspun tidak mengurangi daya tampung penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SD di Kabupaten Kudus, pada TP 2016 – 2017 ini. “Semua SD siap menerima murid baru. Kami menghimbau kepada masyarakat, kebijakan sekolah gratis oleh Pemkab Kudus, agar dimanfaatkan. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah, disebabkan masalah beaya.”

Namun yang berkaitan dengan bangunan atau fisik SD yang dimerger, ungkapnya lanjut, kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di semua kecamatan se Kabupaten Kudus, diminta melakukan pendataan, berapa jumlah SD yang kondisi bangunannya masih bisa difungsikan, serta yang kondisinya bangunannya sudah rusak dan tidak mungkin lagi digunakan.

“Untuk SD yang gedungnya masih bagus, bisa difungsikan untuk kegiatan yang masih berkaitan dengan pendidikan, misalnya untuk rapat kepala sekolah. Untuk itu harus ada koordinasi dengan Kepala UPT setempat.”

Sedangkan untuk SD yang kondisi bangunannya sudah rusak, Kepala UPT diminta agar melaporkan ke Bagian Aset Pemkab, dalam rangka pendataan aset milik Pemkab. Aset yang didata adalah bangunan SD, sedangkan tanahnya adalah bondo deso milik desa setempat. Pihak desa yang menginginkan tanah bondo deso itu dikembalikan, dengan dalih bangunan SD yang sudah lama tidak difungsikan, bisa mengajukan permohonan ke Pemkab. “Prosedur atau ketentuannya, tanah bondo deso yang digunakan untuk SD itu bisa dikembalikan ke pihak desa, setelah dilakukan penghapusan aset,” jelas Kasmudi

Mengenai jumlah SD di Kudus setelah diberlakukan kebijakan merger, dia menerangkan, data selengkapnya per kecamatan, berdasarkan data referensi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI – Daftar Satuan Pendidikan Per Kecamatan, sebanyak 398 unit, tersebar di, Kecamatan Kota, sebanyak 55 SD, terdiri atas 42 SDN, 10 SD swasta, 3 SDIT, SD unggulan, SD Sibi dan SDLB masing-masing 1 unit, Kecamatan Undaan, sebanyak 39 SDN, Kecamatan Jati, sebanyak 46 SD, terdiri atas 43 SDN, 2 SD swasta dan 1 SD unggulan.

Selanjutnya, Kecamatan Kaliwungu, sebanyak 45 SD, terdiri 44 SDN dan 1 SDLB. Kecamatan Bae, sebanyak 31 SDN, Kecamatan Gebog, sebanyak 21 SDN, Kecamatan Dawe, sebanyak 54 SD, terdiri 53 SDN dan 1 SD unggulan.  Kecamatan Mejobo, sebanyak 58 SD, terdiri atas 56 SDN, SDIT dan SD swasta masing-masing 1 unit, Kecamatan Jekulo 64 SD, terdiri 64 SDN dan 1 SDIT.(DM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :