Kasatlantas: Motor Ditahan Polisi Akibat Knalpot Brong, Ini Syarat Pengambilannya

oleh -1,567 kali dibaca
Kasatlantas AKP I Putu Asti Hermawan Santosa, saat mendampingi Wakapolres Kudus Kompol Satya Adhi Nugroho dan memeriksa ribuan sepeda motor berknalpot brong yang kini ditahan di halaman Mapolsek Kota Kudus, Selasa (23/01/2024) (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Satlantas Polres Kudus gencar melakukan penindakan terhadap sejumlah sepeda motor yang menggunakan knlapot brong. Terhitung sejak 20 hari menggelar razia telah menahan sebanyak 1005 unit kendaraan dan saat ini berada di halaman Mapolsek Kota Kudus.

Kasatlantas Polres Kudus AKP I Putu Asti Hermawan Santosa mengatakan, penindakan itu dilakukan akibat pengendara dianggap melanggar undang undang Lalulintas.

“Jika menggunakan knalpot bising modifikasi, maka dianggap melanggar Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dalam berlalu lintas dan juga menjadi pelopor keselamatan lalu lintas,” ungkapnya, Rabu (24/01/2024).

Pihaknya juga menjelaskan bahwa aturan tersebut sesuai yang diatur melalui Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tersebut, batas ambang kebisingan sepeda motor antara lain maksimal 85 desibel (db) untuk tipe 80 cc, maksimal 90 db untuk tipe 80-175 cc, dan maksimal 90 db untuk motor 175 cc ke atas.

“Biasanya knalpot racing tersebut akan disita oleh polisi hingga pemilik kendaraan bisa membawa knalpot aslinya. Jika motor yang ditahan akibat knalpot bising untuk prosesnya bisa datang langsung ke dengan melampirkan persyaratan yang ada,” ujar Kasatlantas asal Kintamani Bali.

Perlu diketahui bahwa bagi yang menggunakan knalpot brong tidak bisa kita kembalikan lagi knalpotnya. Karena ditakutkan akan digunakan kembali.

“Pengambilannya di Unit Gakkum Satlantas Polres Kudus. Jadi selama tidak membawa knalpot standar untuk dipasang kembali tidak bisa motor keluar,” tegasnya.

Menggunakan knalpot bukan standar pabrikan bisa terkena hukuman pidana yakni kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.00, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

AKP Putu menambahkan, motor bisa keluar setelah pihak pengendara membawa knalpot yang sesuai dengan standar, fotokopi SIM 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi STNK 1 lembar dan Materai 10 ribu 2 lembar,” jelasnya.

“Kalau setelah sidang disamping fotocopy SIM, KTP 1 lembar, juga tanda bukti telah sidang dan telah membayar denda sesuai putusan pengadilan. STNK atau tanda bukti kepemilikan kendaraan yang asli di harapkan tetap dibawa. Untuk kalo dibutuhkan cross check dari pihak kepolisian,” tegasnya (YM/YM)





KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.