Kudus, isknews.com – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Rinduwan menyampaikan bahwa, pihaknya menginginkan setiap OPD yang ada di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik dan semestinya.
Menurutnya ia ingin OPD yang tidak ada anggarannya itu untuk lebih diperhatikan, karena disebutnya terdapat OPD yang keuangannya lancar,namun ada juga yang sangat memprihatinkan.
Hal itu disampaikan Rinduwan saat Komisi A DPRD menggelar rapat pembahasan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2024 di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kudus pada Selasa (08/08/2023).
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa dengan OPD yang gemuk, untuk dipangkas anggarannya dan diberikan kepada OPD yang benar-benar membutuhkan namun hingga sekarang tidak diberi anggaran.
Hadir dalam rapat pembahasan tersebut sejumlah personel dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada dibawah pengawasan Komisi A dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seperti Assisten Pemerintahan, Bappeda, BPPKAD dan Inspektorat.
“Kami beri kesempatan untuk tiap OPD dibahas di komisi A, tujuannya agar dapat kita cross chek, kita sidak kesana, kita minta Kepala Dinas yang ada untuk mendiskusikan bersama. Kita ambil anggaran OPD yang gemuk ini dan nanti diusulkan di banggar untuk nanti dikasihkan ke OPD-OPD agar kesetaraan terjadi dan Kudus juga maju,” tegasnya.
Ketua Komisi A ini mencontohkan OPD yang dinilainya sangat membutuhkan perhatian namun tidak terdapat anggaran seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda), Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kita lihat itu perpustakaan, gedungnya, wc nya itu dari tahun kapan sampai sekarang tidak ada anggaran untuk perawatan, padahal perpustakaan adalah tempat membaca untuk kecerdasan maupun menambah ilmu UU (undang-undang) untuk dibaca masyarakat,” katanya.
Selain itu, contoh lain adalah pada permasalahan yang akan dihadapi ditahun politik 2024 yang mana ini adalah kegiatan yang harus dipersiapkan setiap daerah di seluruh Indonesia.
“Ini masa politik, harus ada ketentraman untuk kota kretek, dan itu membutuhkan peran dari Satpol PP juga, kalau itu tidak ada angaaranya dan tidak dianggarkan, itu nanti bagaimana pemilu itu nantinya. Makanya, alangkah baiknya jika kita duduk rembuk bersama untuk mencari solusi terbaiknya,” tandasnya. (YM/YM)
