Kudus, isknews.com – Kandidat Calon Bupati Kudus, Hartopo, menanggapi kritikan di media sosial yang mengarah pada dirinya selama masa Pilkada ini. Menyikapi hal tersebut, Hartopo menegaskan bahwa reaksi emosional atau respons reaktif tidak diperlukan dalam menghadapi situasi semacam ini.
Dalam pernyataannya, Hartopo mengakui bahwa dirinya menyadari adanya berbagai komentar kurang menyenangkan yang muncul di media sosial, termasuk di akun pribadinya.
“Ini hal yang biasa terjadi. Saya pribadi memilih untuk berpikir positif. Tidak perlu dibawa serius, cukup senyumin dan selawatin saja,” ujar Hartopo usai menghadiri pertemuan dengan ratusan relawan di Gedung Poltekun, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jumat (6/9/2024).
Hartopo juga mengimbau seluruh relawannya agar tidak terpancing emosi saat menghadapi kritik atau serangan negatif di dunia maya. Dia menekankan pentingnya menjaga sikap santun dan baik dalam merespons hal tersebut.
“Tidak usah membalas dengan menggunakan buzzer atau hal-hal semacamnya. Kami tekankan kepada para relawan untuk merespons dengan cara yang positif, tidak perlu ikut-ikutan menebar keburukan,” tambahnya.
Hartopo bersama pasangan calon Wakil Bupati, Mawahib, serta tim pemenangan dan partai politik pengusung, menggelar acara silaturahmi dan sosialisasi program di hadapan para relawan dari berbagai organisasi seperti Forum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Badko TPQ, dan Forum Komunikasi Dinniyah Takmiliyah (FKDT).
Dalam kesempatan tersebut, Hartopo menjelaskan bahwa sebagian besar pihak yang melontarkan komentar negatif terhadap dirinya tidak memahami situasi yang sebenarnya terjadi ketika ia menerima amanah untuk memimpin Kabupaten Kudus. Salah satu tantangan besar yang ia hadapi adalah realokasi anggaran daerah akibat pandemi Covid-19.
“Pada masa kepemimpinan saya, semua program prioritas telah dianggarkan melalui APBD. Namun, ketika pandemi Covid-19 melanda, Pemerintah Pusat menginstruksikan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi, yang memakan waktu cukup lama,” jelas Hartopo.
Ia juga mengklarifikasi bahwa beberapa komentar yang menyebut bahwa program-program pemerintah daerah baru berjalan lancar saat ini tidak sepenuhnya memahami proses penyusunan anggaran yang telah dimulai jauh sebelumnya. Kini, dengan berakhirnya pandemi, program prioritas, termasuk infrastruktur dan tunjangan kesejahteraan guru swasta (TKGS), kembali dapat dijalankan.
Mawahib, dalam kesempatan yang sama, menambahkan bahwa komitmen mereka untuk melanjutkan program TKGS yang dirintis Hartopo bersama mantan Bupati Tamzil tetap menjadi salah satu prioritas.
“Kami berkomitmen untuk mengembalikan anggaran TKGS sebesar Rp 1 juta per bulan per orang, termasuk program-program unggulan lainnya,” tutup Mawahib. (AS/YM)
