Lapor BK, Sering Mangkir Rapat Paripurna 4 Anggota DPRD dari Gerindra Diminta Mundur

oleh -188 kali dibaca
Kader partai gerindra M Asnawi dan dua kader lainnya saat gelar jumpa pers terkait laporannya ke BK DPRD soal usulan penggantian wakil rakyat dari partainya tang seringkali tak menghadiri sidang paripurna, Selasa 21/06/2022 (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Menganggap wakil rakyatnya berkinerja buruk dan sering tidak menghadiri rapat-rapat paripurna. Sejumlah keder Partai Gerindra melaporkan empat orang anggota DPRD dari partai yang pimpi pusatnya Prabowo Subianto ke Badan Kehormatan DPRD Kudus.

Menurut juru bicara pelapor, M Asnawi yang juga mengaku sebagai mantan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dalam Pemilihan Umum legislatif 2018 saat itu, pihaknya memiliki sejumlah data bahwa empat orang kadernya di DPRD yang tergabung di Fraksi Partai Gerindra di DPRD seringkali bolos mengikuti sidang.

“Kami tidak puas dengan kinerja mereka dan telah melayangkan sorat laporannya kepada Badan Kehormatan DPRD Kudus yang diterima langsung oleh Sekretaris DPRD pada tanggal 17 Juni 2022. Tanda terima surat ditandatangani oleh Imam Sofwan staf Setwan.” ujar Asnawi didampingi dua orang kader Gerindra lainnya dalam jumpa pers yang digelar di sebuah Rumah Makan di Kudus, Selasa (22/06/2022).

Menurutnya, salah satu mekanisme perjuangan seorang wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya adalah dengan mengikuti rapat-rapat DPRD, termasuk juga rapat paripurna.

Asnawi menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf d undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 134 ayat 3 huruf d peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Kudus.

Anggota DPRD Kudus dapat diberhentikan antarwaktu antara lain jika tidak menghadiri rapat paripurna atau alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alaan yang sah.

“Dari bukti yang kami punya, empat anggota dewan itu sudah tidak menghadiri rapat enam kali berturut-turut. Bahkan ada yang lebih,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya enggan menyebutkan satu per satu nama anggota DPRD yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Saya tidak mau menyebutkan nama-namanya, y‎ang penting saya sudah laporan ke Badan Kehormatan,” ujar dia.

Menurutnya, ‎sejak laporan yang disampaikan langsung melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kudus. Tanda terima surat pengaduan tersebut

“Laporan harus ditindaklanjuti, bila tidak. Maka kami akan melakukan desakan agar segera ditindaklanjuti,” ujar dia.

Berdasarkan pasal 140 ayat 1 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018, antara lain mengatur pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat 3 huruf d‎, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengauan dari pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih.

“Tugas BK melakukan penyelidikan dan klarifikasi ‎atas laporan dari masyarakat tersebut,” ujar dia.

Atas pengaduan itu, pihaknya berharap agar empat anggota DPRD Kudus mendapatkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Sanksinya sudah jelas adalah PAW,” ucapnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.