Kudus, isknews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mematangkan pembaruan data program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang pertengahan tahun ajaran baru. Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah penerima manfaat yang terus berubah serta adanya potensi penambahan sasaran baru.
Pembahasan tersebut turut disimulasikan oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, termasuk menyinggung kemungkinan keberadaan kategori wilayah 3B (pengganti istilah 3T) di Kabupaten Kudus.
Ketua Satgas MBG Kudus, Belinda Putri Sabrina Birton, menegaskan bahwa data MBG bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui secara berkala. Hal itu disampaikannya di sela-sela presentasi program proSN yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus belum lama ini.
“Untuk data MBG memang tidak bisa statis, karena setiap hari bisa ada perubahan, baik penambahan maupun pengurangan penerima manfaat. Apalagi nanti di pertengahan tahun ajaran baru pasti ada update lagi,” ujarnya.
Terkait dapur 3B, ia menyebut perlu ada pendataan lebih rinci. Meski Kudus tidak termasuk kategori 3B secara umum, tetap dimungkinkan adanya masyarakat dengan kebutuhan gizi ekstrem yang masuk dalam kriteria tersebut.
“Memang secara umum Kudus tidak masuk kategori 3B, tapi sempat ada yang mendaftar. Ini perlu kita cek lagi dan minta update datanya, khususnya terkait dapur 3B di Kudus seharusnya ada berapa,” jelasnya.
Menurutnya, selama jumlah minimal penerima manfaat terpenuhi, dapur 3B tetap bisa dijalankan, termasuk di wilayah pinggiran.
Sementara itu, Pasiter Kodim 0722/Kudus, Kapten Muslikhan, menyampaikan bahwa Kabupaten Kudus akan memiliki sedikitnya 132 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dari target awal sebanyak 106 SPPG pada tahun 2025.
Ia merinci, saat ini sebanyak 99 SPPG telah beroperasi aktif dan menyalurkan MBG kepada para penerima manfaat, baik pelajar maupun kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Sementara itu, 33 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan dapat beroperasi secara serentak paling lambat tahun ini.
Menurut Kapten Muslikhan, penentuan titik lokasi dapur MBG sepenuhnya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sementara pihak di daerah hanya bertugas mengawal proses pembangunan.
“Penambahan ini pertimbangannya kita tidak tahu secara pasti, karena untuk penentuan titik semua dari BGN. Yang jadi permasalahan, penentuan itu tanpa koordinasi ke bawah,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Ia memperkirakan, puluhan dapur MBG yang masih dalam proses pembangunan berpotensi mulai beroperasi paling cepat bulan depan, tergantung kesiapan masing-masing pengelola.
“Setelah ditentukan titik itu 45 hari harus operasional. Jadi percepatan ada di masing-masing pengelola atau yayasan, karena ini mitra BGN,” tuturnya.
Saat ini, 99 SPPG yang telah beroperasi tersebar di sembilan kecamatan. Namun, keberadaannya masih relatif sedikit di Kecamatan Bae, Mejobo, dan Jekulo.
Pihaknya berharap, dengan rampungnya pembangunan seluruh SPPG, distribusi MBG dapat lebih merata dan beban layanan tiap dapur menjadi lebih ringan.
“Kalau sudah operasional semua, bisa lebih merata. Setiap SPPG juga tidak melayani sampai tiga ribu siswa, jadi lebih ringan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa terdapat satu SPPG yang saat ini ditutup sementara, yakni SPPG Purwosari, menyusul insiden dugaan keracunan massal di SMA Negeri 2 Kudus beberapa waktu lalu.
“Masih ditutup sementara. Kalau sudah sesuai rekomendasi BGN, seperti perbaikan ruangan dan lainnya, nanti bisa diizinkan operasional kembali,” pungkasnya. (YM/YM)
