Kudus, isknews.com – Kristalisasi pembentukan fraksi – fraksi DPRD Kudus kini telah mendekati titik temu, diperkirakan aka nada 7 Fraksi yang akan mengisi susunan anggota legislatif di Kabupaten Kudus.
Sejumlah Partai yang akibat jumlah perolehan kursinya kurang dari 4 Kursi sesuai regulasi harus menggabungkan diri dengan partai yang sudah memenuhi kuota di parlemen atau mebentuk fraksi sendiri dengan gabungan partai-partai yang sama-sama kurang dari 4 kursi perolehan suaranya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya memiliki dua kursi di DPRD Kudus, akhirnya mengambil langkah menggabungkan diri dengan Partai Gerindra dalam pembentukan fraksi di DPRD Kudus.
Langkah koalisi ini sebelumnya di luar prediksi. Pasalnya, Gerindra yang memiliki enam kursi sebenarnya sudah cukup untuk membentuk fraksi sendiri. Berbeda dengan PPP yang hanya memiliki dua kursi, awalnya diprediksi membentuk fraksi gabungan dengan partai lain yang memperoleh kurang dari empat kursi seperti Hanura, Demokrat, dan PAN.
Sutiyo Anggota DPRD dari PPP saat dikonfirmasi atas keputusan ini hanya berkomentar singkat membenarkan. “Iya, gabung dengan Gerindra, keputusan tersebut sudah dipastikan oleh partai. Kami tak mempermasalahkan untuk bergabung dengan fraksi manapun asalkan tetap menguntungkan PPP. “ ujar Sutiyo saat ditemui di gedung DPRD, Senin (02/09/2019).
Sementara teka-teki dimana PAN akan berlabuh terjawab sudah, sebelumnya Partai berlambang matahari putih ini memilih bergabung dengan PKS, namun pada periode ini PAN lebih memilih untuk membentuk fraksi gabungan bersama Hanura dan Demokrat.
Dihubungi lewat telefon genggamnya, Budiyono, ketua DPD PAN Kudus yang juga anggota DPRD terpilih ini mengatakan menurutnya, jalinan komunikasi sudah dilakukan dan keputusan koalisi tersebut sudah hampir final.
“Dengan bergabungnya Hanura, Demokrat dan PAN, total kami akan memiliki tujuh anggota dalam satu fraksi,”tandas Budiyono.
Sebelumnya, proses pembentukan fraksi gabungan di DPRD Kudus sempat alot. Empat partai yang jumlah kursinya tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri, cukup lama melakukan kompromi politik untuk membentuk fraksi gabungan.
Menurut informasi yang ada, alotnya pembentukan fraksi gabungan tersebut terkait distribusi posisi dalam alat kelengkapan dewan.
Masing-masing partai tentu akan berharap anggotanya yang duduk di kursi dewan, mendapat jatah menempati komisi, dan alat kelengkapan lain seperti Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Perda.
Ketujuh Fraksi tersebut adalah Ftraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra (yang juga ada unsur anggota PPP), Fraksi PKS, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gabungan PAN, Hanura dan democrat yang hingga kini belum mengumumkan nama fraksinya.
