Menurunnya Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus 2016 Disebabkan Oleh 2 Perusahaan Daerah Yang Merugi

KUDUS, isknews.com – Menurunya target anggaran Pendapatan Daerah, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, dalam Rancangan APBD Kabupaten Kudus, TA 2016, antara lain disebabkan oleh meruginya dua perusahaan daerah (PD ), pada TA 2014, yakni PD Apotik dan PD Percetakan.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus, dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kudus TA 2016, Selasa (10/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Masan, yang didampingi para wakil ketua, hadir Sekda Noor Yasin, mewakili bupati, kepala SKPD, Camat, kepala desa, dan 33 anggota dewan dari jumlah seluruhnya 44 anggota.
Adalah Fraksi Partai Nasdem, melalui juru bicaranya, Sujarwo, yang menyampaikan pandangan umum fraksinya, menyangkut menurunnya target Kabupaten pendapatan daerah pada TA 2016, sebesar 7% dibandingkan pendapatan daerah 2015, yakni dari sebesar Rp 1.782.332.513.000 (2015), menjadi sebesar Rp 1.642.920.076.000 (2016). penurunan pendapatan daerah tersebut, antara lain karena belum dialokasikannya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
Fraksi Partai Nasdem yang mendapat giliran pertama itu, dalam pandangan umumnya , secara tegas mengatakan, adanya dua PD yang dimiliki oleh Pemkab, yakni PD Apotik dan PD Percetakan, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi ke kas daerah, yang antara lain menyebabkan menurunnya target anggaran pendapatan dearah pada APBD Kabupaten Kudus, TA 2016.
“Oleh karena itu, fraksi kami meminta agar Pemkab melalukan evaluasi terhadap dua PD tersebut, yakni PD Apotik dan PD Percetakan, apakah masih layak dipertahankan atau tidak,” tandas Sujarwo.
Fraksi PKS, saat mendapat giliran menyampaikan pandangan umumnya, juga menyampaikan hal itu, yakni, adanya dua PD yang mengalami kerugian pada TA 2014, sehingga mengakibatkan menurunnya target anggaran pendapatan daerah tahun 2016. Fraksi tersebut juga menyinggung soal besarnya kerugian yang dinilainya tidak tanggung oleh dua PD tersebut, yakni PD Apotik sebesar Rp 380 juta, dan PD Percetakan sebesar Rp 300 juta.
“Fraksi PKS meminta, agar Pemkab di dalam mengelola perusahaan daerah, tidak merencakan merugi, melainkan merencanakan keuntungan,”
Sementara itu, Fraksi Hanura –Demokrat, dalam pandangan umumnya, menyampaikan, menurunnya anggaran pendapatan daerah 2016, juga disebabkan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal itu terjadi akibat rendahnya partisipasi masyarakat, baik perusahaan maupun perorangan, terhadap kewajibannya sebagai warga negara, yang taat membayar pajak.
“Untuk itu, kinerja instansi yang terkait dengan pajak daerah ini agar ditingkatkan, dan dicarikan solusi bagaimana supaya masyarakat taat membayar pajak,” (DM)