Meski Beranggotakan PNS, Tunggakan di KPPD Jepara Capai Ratusan Juta

oleh -921 kali dibaca

Jepara, isknews.com (Lintas Jepara) – Tunggakan pembayaran pinjaman seringkali terjadi di berbagai koperasi maupun unit jasa keuangan lainnya. Tak terkecuali di Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Kabupaten Jepara yang beranggotakan ASN yang ada di lingkungan Pemkab Jepara. Hingga kini, tunggakan pembayaran pinjaman di KPPD Jepara mencapai sekitar Rp.500 juta. Hal ini disampaikan oleh Bendahara KPPD Kabupaten Jepara Dedy Faishal Aziz, Rabu (31/5/2017).

Menurut Dedy, koperasi yang beranggotan pegawai negeri tidak lantas menjamin tidak ada tunggakan pembayaran pinjaman. Hal ini, lantaran di jajaran pegawai juga ada oknum yang berkelakuan tidak baik, salah satunya dengan tidak tertib membayar cicilan pinjaman. “Tunggakannya relatif besar juga mencapai ratusan juta,” katanya.

Dedy menambahkan, KPPD Kabupaten Jepara ini memiliki  anggota sekitar seribu pegawai ini bisa memberikan pinjaman maksimal Rp.50 juta. Tunggakan pembayaran ini, katanya, beberapa kasus lantaran bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermasalah. “Kita ini kan urusannya dengan bendahara masing-masing OPD. Jika bendaharanya bermasalah, tentu berpengaruh pada pembayaran pinjaman ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Dedy menjelaskan, di KSU Prasetya Kabupaten Jepara yang juga dikelolanya memiliki masalah yang sama. KSU yang beranggotakan sekitar 27 orang pegawai di jajaran Pemkab Jepara ini juga memiliki  tunggakan lebih dari seratus juta. “Di KSU yang juga dioperatori KKPD ada juga tunggakan yang cukup besar. Ada sekitar 20 peminjam yang menunggak tagihan lebih dari seratus juta,” akunya.

Peminjam-peminjam yang biasa nunggak ini, kata Dedy, juga memiliki riwayat yang sama di beberapa instansi lainnya, seperti di BKK, BPR Jepara Artha hingga di Perusda Aneka Usaha. “Untuk kasus tunggakan seperti ini, biasanya selain peminjam yang memang lali, bisa juga lantaran bendahara OPD tempat mereka bekerja yang bermasalah,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, kata Dedy, pihaknya sudah berulang kali mengumpulkan bendahara OPD untuk diberikan pemahaman bersama. “Kita tekankan kepada mereka agar tertib, sebab keberadaan koperasi ini bukan semata untuk mencari keuntungan saja melainkan membantu lembaga (Korpri) agar memiliki pemasukan. Selain itu kita juga melakukan upaya persuasif kepada penunggak agar membayar sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya. (ZA)

KOMENTAR SEDULUR ISK :