Kudus, isknews.com – Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, menjadi salah satu dari 15 desa terbaik nasional yang berhasil lolos dalam seleksi awal Lomba Desa Digital Tingkat Nasional Tahun 2025.
Menyusul capaian ini, tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT) hadir langsung melakukan verifikasi lapangan, Selasa (25/6/2025), bertempat di Balai Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kudus.
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Eduard Hamonangan Sinaga, Ketua Tim Pelaksana Kunjungan Kerja Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Kemendesa.
Dalam pernyataannya, Eduard menyebut bahwa Ngembal Kulon menjadi satu dari 117 desa se-Indonesia yang ikut serta dalam lomba desa digital, dan kini berhasil menyisihkan ratusan peserta untuk melangkah ke tahap 15 besar nasional.
“Dari 117 desa yang ikut, kami telah menyaring berdasarkan nilai administrasi menjadi 15 desa terbaik. Namun itu baru berdasarkan dokumen dan data yang dikirim. Maka tujuan kami datang ke lapangan ini adalah untuk memverifikasi kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata di lapangan,” jelas Eduard.
Proses verifikasi ini menjadi tahap kedua dalam seleksi nasional. Dari 15 besar, akan dipilih 10 desa terbaik yang selanjutnya akan mengikuti tahap presentasi digitalisasi desa secara daring (zoom meeting). Dari tahap tersebut, akan kembali disaring menjadi 6 besar, lalu ditentukan juara 1, 2, 3, dan tiga juara harapan.
Sejumlah anggota tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT) hadir langsung verifikasi lapangan, saat berada di Balai Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kudus.Selasa (25/6/2025) (Foto: YM)“Kegiatan ini adalah yang pertama kami laksanakan. Harapannya, ke depan pengembangan digital desa tidak hanya berhenti pada lomba, tetapi benar-benar mampu dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda,” tambahnya.
Sementara itu, sebagai tuan rumah, Kepala Desa Ngembal Kulon, M. Khanafi, menyampaikan sejumlah inovasi dan pencapaian digitalisasi desa yang selama ini dikembangkan. Menurutnya, verifikasi ini penting untuk menunjukkan bahwa dokumen yang dikirim bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
“Kami punya website sistem informasi pelayanan desa bernama SIMPANAN, yang di dalamnya memuat anggaran, pembangunan, kegiatan harian, hingga transparansi dana desa sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Khanafi.
Selain itu, Ngembal Kulon juga memiliki fitur Lapak Desa, yang digunakan untuk promosi produk-produk UMKM lokal, seperti sirup manggis, kerupuk rambak, bakso rumahan, hingga kerajinan genteng. Fitur ini menjadi salah satu alat pemberdayaan ekonomi desa.
Dalam aspek pelayanan, digitalisasi juga diterapkan pada sistem surat-menyurat. Masyarakat cukup membawa NIK dan dalam waktu kurang dari 4 menit, surat bisa langsung dicetak. Hal ini dimungkinkan karena seluruh data kependudukan telah terdigitalisasi.
“Kami ingin pelayanan cepat, transparan, dan akurat. Melalui website, warga bisa akses informasi dan bahkan mengirimkan kritik serta saran melalui fitur Lapor & Kentongan sebagai bentuk partisipasi publik,” tegasnya.
Ngembal Kulon juga tercatat sebagai desa yang telah memiliki jaringan internet kabel hingga 95% wilayah, dengan lebih dari 350 pelanggan aktif. Infrastruktur ini dikelola oleh BUMDes, yang kemudian dimanfaatkan untuk memasang CCTV di tiap gang.
“Saat ini ada 16 titik CCTV aktif, dan insya Allah akhir tahun ini ditambah menjadi 36 titik, termasuk yang offline di area Kandang Kampil,” terang Khanafi.
Pengembangan ini juga diarahkan untuk mendukung akses pendidikan, termasuk anak-anak sekolah dan mahasiswa, serta mendorong pasar digital dan UMKM online melalui platform seperti Shopee, TikTok Shop, dan marketplace lain.
Desa Ngembal Kulon juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan basis data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan desa. Data tersebut mencakup berbagai aspek sosial seperti status pernikahan, kemiskinan, dan kebutuhan bantuan sosial.
“Dengan digitalisasi dan data yang terintegrasi, kebijakan tidak lagi berdasar asumsi, tapi berdasarkan angka yang valid dan terupdate,” imbuhnya.
Khanafi menegaskan bahwa partisipasi dalam lomba bukan semata-mata untuk mengejar juara, melainkan sebagai motivasi bagi seluruh elemen desa, termasuk perangkat, karang taruna, hingga kader digitalisasi.
“Target kami bukan menang lomba, tapi keberlanjutan dan konsistensi pelayanan digital di desa. Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tingkat desa,” tandasnya. (YM/YM)
