Kudus,isknews.com (07/11) KEBUMEN-Pemimpin harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Ini merupakan tanggung jawab pemimpin bagi warganya. Tidak terkecuali bagi seorang kepala negara atau kepala daerah. Demikian disampaikan Bupati Kudus H. Musthofa saat memberikan sosialisasi kredit usaha produktif (KUP) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat (6/11).
Didasari rasa tanggung jawab itulah, bupati yang telah memimpin Kudus lebih dari tujuh tahun itu mencetuskan ide cerdasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dirinya menggagas KUP yang merupakan kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tanpa jaminan/agunan. Setelah mendapatkan ’restu’ dari presiden Jokowi, KUP segera di-launching di Kudus sebagai pilot project nasional.
Menurutnya, ini merupakan salah satu wujud tanggung jawabnya untuk kepentingan masyarakat. Terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dirinya tidak ingin ada sebuah beban moral ketika telah usai memimpin Kudus namun tidak membawa perubahan apapun.
”Setidaknya inilah yang bisa saya lakukan sebagai kepala daerah bagi masyarakat Kudus. Dan saya ingin bukan hanya Kudus saja yang merasakan KUP ini, namun juga di daerah lain termasuk Kebumen,” jelasnya di hadapan para pelaku UMKM, Bank Jateng, Jamkrindo, dan sejumlah pejabat pemkab Kebumen.
Ditambahkannya, bahwa KUP ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang benar-benar usahanya telah berjalan baik namun tidak tersentuh pinjaman bank (konvensional). Ada empat kategori dalam pinjaman KUP ini, yaitu maksimal Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 20 juta. Jangka waktu maksimal selama tiga tahun. Dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas usaha yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan.
Apabila selama ini pelaku usaha yang ’nakal’ memiliki anggapan bahwa bantuan dari pemerintah sering diartikan sebagai ’hibah’, maka bupati Kudus ingin memberikan edukasi akan hal ini. Bahwa pinjaman usaha merupakan modal yang harus tetap dikembalikan dengan cara mengangsur secara rutin dan tepat waktu. Mind set inilah yang menjadi target bupati untuk diubah.
”Untuk meringankan dalam mengangsur, saya ingin para pelaku usaha ini secara rutin menyisihkan sebagian keuntungannya untuk ditabung. Sehingga angsuran cukup diambilkan dari tabungan yang ada,” tambahnya.
Mendengar hal ini, puluhan pelaku UMKM Kebumen yang hadir di acara tersebut memberikan sambutan yang positif. Mayoritas mereka menyatakan hal positif terkait lahirnya KUP. Diantaranya pernyataan yang muncul dari koordinator kelompok usaha bersama (KUB). Bahwa KUB Kebumen akan mendukung keberhasilan KUP untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.
Berbagai pernyataan dan pertanyaan juga muncul dari peserta lain. Diantaranya mekanisme dan peruntukan KUP untuk pedagang kaki lima (PKL) dan para petani. Menanggapi hal ini, orang nomor satu di Kudus itu bahwa KUP bisa untuk para PKL dan petani. Tentunya harus ada dukungan pihak perbankan (Bank Jateng) dan perusahaan penjamin (Jamkrindo) terhadap keberhasilan KUP di Kebumen sebagaimana yang terjadi di Kudus.
”Silakan datang ke Kudus untuk melihat betapa hebatnya pelaku UMKM di Kudus yang menerima KUP. Semoga hal ini juga bisa dirasakan para pelaku UMKM di Kebumen, untuk penguatan ekonomi kerakyatan secara nasional,” pungkasnya.(RG)
Sumber : Rilis Humas
