Pemerintah Pusat Instruksikan Pengurangan Mobilitas Meski Kasus Covid Menurun

oleh -709 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Dalam upaya memonitoring mobilitas masyarakat saat dijalankanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pemerintah Kabupaten Kudus mencoba mengevaluasi kebijakan tersebut yang telah dijalankan sejak 3 Juli 2021.

Hasilnya, melalui sejumlah aplikasi pemantauan masih terpantau tingginya mobilitas masyarakat, hal itu disampaiakan oleh Bupati Kudus H.M. Hartopo saat melaksanakan rapat evaluasi PPKM Darurat bersama jajaran Forkopimda Kudus dan Kepala OPD terkait, Selasa (13/7/2021).

“Setelah adanya upaya yang dilakukan pemkab Kudus berupa penyekatan jalan, operasi yustisi, serta pemadaman listrik selama PPKM darurat, tidak membuat mobilitas masyarakat menurun, justru malah semakin naik, hal tersebut diketahui ketika pemerintah pusat melakukan pemantauan melalui satelit” terangnya.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Bupati Kudus bersama pihak terkait melakukan koordinasi untuk meminimalisir mobilitas masyarakat.
“Permasalahan kita sangat kompleks sekali, meskipun covid sudah menurun, namun kita juga mendapat instruksi dari pusat untuk menekan mobilitas masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara agar kabupaten Kudus bisa keluar dari catatan hitam kasus persebaran covid ditingkat pusat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hartopo menginstruksikan pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat.
“Kita evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan selama ini dengan harapan lahir kebijakan baru untuk menekan mobilitas masyarakat,” katanya.

Pemkab Kudus juga akan berkoordinasi dengan pelaku usaha di kabupaten Kudus untuk mendisiplinkan para karyawan supaya selalu mematuhi peraturan yang diterapkan serta tak abai terhadap prokes. Operasi yustisi dengan personel gabungan pun akan digencarkan demi pendisiplinan masyarakat.
“Akan kami koordinasikan kepada para pelaku usaha, sektor esensial, maupun kritikal agar menerapkan kerja secara shift pendek, work from home (WFH). Selain itu, patroli dan yustisi juga akan kami lakukan secara humanis yang mengedepankan asas kemanusiaan secara sopan dan tidak brutal,” pungkasnya.

Senada dengan Hartopo, jajaran Forkopimda Kudus juga turut mendukung keputusan Bupati Kudus untuk memberikan evaluasi terkait kebijakan PPKM darurat dalam upaya penekanan mobilitas di masyarakat.
“Forkopimda Kabupaten Kudus akan turut serta mendukung kebijakan dari Pemkab Kudus dalam upaya penekanan mobilitas masyarakat dimasa PPKM darurat, evaluasi kebijakan akan kami lakukan dengan selalu berkoordinasi bersama, sinergi akan terus kami jalin demi mengawal kebijakan dari pimpinan,” tandasnya. (AJ/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :