Kota Malang, isknews.com – Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Hasan Chabibie, menggelar diskusi informal bertema “Reformasi Birokrasi” di ruang outdoor restoran Trimurti lantai 2 Hotel Grand Mercure Malang. Acara ini menghadirkan Andy Kurniawan, S.AP., M.AP., seorang konsultan kebijakan publik yang juga Dosen dan Sekretaris Unit Laboratorium Kebijakan Publik & Perencanaan Pembangunan (LKP3) Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Diskusi yang diselenggarakan sambil minum kopi ini diselenggarakan sebagai pengisi waktu luang jelang istirahat malam, usai dan akan melakukan kegitan studi tiru atas beberapa kegiatan perdagangan dan pasar tradisional di Kota Malang, Minggu (14/07/2023) malam.
Dalam acara tersebut, Hasan Chabibie menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah. Ia juga menyoroti model inovatif pengembangan dari konsep pentahelix, yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk menciptakan ekosistem berbasis kreativitas dan pengetahuan.
Menurutnya, konsep Pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima komponen utama untuk mendukung inovasi dan pengembangan berkelanjutan dalam suatu ekosistem. Kelima komponen tersebut adalah Pemerintah (Government), Akademisi (Academia), Bisnis/Industri (Business/Industry), Komunitas/Masyarakat (Community), dan Media (Media).
“Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan. Akademisi berperan dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten,” ungkapnya.
Bisnis/Industri berperan dalam menciptakan peluang kerja, investasi, dan implementasi inovasi dalam praktik bisnis. Komunitas/Masyarakat berperan dalam memberikan dukungan sosial, budaya, dan kontribusi langsung dari warga untuk keberlanjutan program dan inisiatif.
“Sedangkan media berperan dalam menyebarkan informasi, edukasi publik, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dengan mengintegrasikan kelima komponen ini, konsep Pentahelix bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan modern. Kolaborasi yang baik antara kelima komponen tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Kami berharap konsep Pentahelix ini dapat menjadi solusi untuk pengembangan kreativitas pemerintahan yang ideal. Dengan menghubungkan berbagai pihak, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Hasan Chabibie.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi yang diinginkan.
Andy Kurniawan, yang sebelumnya adalah konsultan kebijakan publik pada masa pemerintahan Abdullah Azwar Anas saat masih menjabat Bupati Banyuwangi, turut berbagi pengalaman. Ia dikenal sukses dalam mengembangkan aparatur pemerintahan daerah dan manajemen pengelolaan daerah. Pengalamannya ini dianggap sangat relevan dengan upaya yang sedang dilakukan di Kudus.
Pada kesempatan itu, Andy Kurniawan menjelaskan bahwa Banyuwangi berhasil melakukan banyak inovasi berkat reformasi birokrasi yang tepat.
“Birokrasi yang efisien dan responsif adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah,” katanya.
Ia berharap pengalaman yang pernah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi yang kini telah diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat memberikan inspirasi bagi Kudus.
Diskusi yang berlangsung secara santai dalam format bincang-bincang ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para camat, dan awak media. Mereka antusias berdiskusi dan memberikan masukan mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memajukan Kudus.
Tema yang dibahas mencakup upaya city branding, pengembangan Kudus Techno Park, serta prospek pariwisata dan perdagangan di Kabupaten Kudus. Para peserta diskusi menyambut baik inisiatif ini dan berharap ada tindak lanjut konkret dari hasil diskusi tersebut. Mereka optimis bahwa dengan reformasi birokrasi yang tepat, Kudus dapat berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.
“Pada waktu lalu kita semua pernah mengalami trauma saat ada penangkapan oleh KPK, namun saat ini kita semua patut optimis karena justru KPK memberikan penghargaan atas kinerja kita, meski haya melalui simbolis yakni kepala Inspektorat Kudus,” katanya.
Selain itu, acara ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas. Para peserta sepakat bahwa sinergi antar pihak sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Hasan Chabibie berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi dan mengimplementasikan ide-ide yang telah dibahas dalam diskusi tersebut.
“Dengan demikian, diharapkan Kudus dapat menjadi contoh sukses dalam penerapan reformasi birokrasi yang inovatif dan berkelanjutan,” ungkapnya. (YM/YM)
