PKB Kritisi Kinerja Pemkab Terkait Validasi Data Penerima Bansos di Kudus Masih Semrawut

oleh

Kudus, isknews.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus kembali membagikan peket sembako kepada para guru madrasah diniyah (Madin) di Kabupaten Kudus. Pemberian paket sembako ini dilaksanakan di rumah salah seorang kader PKB yang juga koordinator guru Madin di Desa Prambatan Kidul, Kaliwungu Kudus.

Dipimpin oleh sekretaris DPC PKB Kudus, Mukhasiron, acara penyerahan simbolik dihadiri oleh 30 orang guru Madin dari berbagai forum yang ada di Kudus, diantaranya Forum Kesejahteraan Wiyata Bakti (FKWB), Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), Badko TPQ dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kudus.

TRENDING :  Satu Lagi, Pasien Covid-19 Asal Dawe Dinyatakan Sembuh dan Boleh Pulang

Dalam kata sambutannya, Mukhasiron menyampaikan dirinya mendapatkan amanah untuk membagikan 300 paket sembako kepada para guru madrasah yang ada di Kabupaten Kudus.

Sekretaris DPC PKB Mukhasiron, saat memimpin penyaluran Sembako bagi ratusan guru Madin dari anggota DPR PKB Fathan Subhi (Foto: YM)

“Saya hanya menyalurkan sembako yang merupakan pemberian dari Anggota DPR asal PKB, pak Fathan Subhi dengan jumlah 300 paket sembako, dengan harapan dapat sedikit meringankan beban para guru Madin selama musim pandemi corona ini,” ujar Mukhasiron, Minggu (17/05/2020).

Menurutnya puluhan guru madin yang hari ini hadir merupakan perwakilan dari sejumlah perwakilan organisasi guru madin yang ada di Kudus.

TRENDING :  Tren Penyebaran Corona di Kudus Menurun, 5 Pasien Covid-19 di RSUD Loekmono Hadi Sembuh

“Nanti sisanya akan disalurkan melalui forum-forum mereka,” kata dia.

Disinggung soal pelaksanaan dan mekanisme pemberian bantuan sosial (Bansos) terkait covid-19 di Kudus, Mukhasiron mengkritik kinerja Pemkab Kudus yang menurutnya, sampai sekarang validasi data yang ada masih semrawut.

“Pemkab berusaha bermain aman dengan menunggu bantuan dari pusat turun dulu, baru nanti bagi yang belum mendapat bantuan dari pusat baru di cover,” kata Mukhasiron yang juga ketua komisi D DPRD Kudus ini.

TRENDING :  Peduli Pada Masyarakat, Babinsa TMMD Lakukan Sosialiasi PHBS

Menurutnya, ini yang membuat dia tidak sependapat karena anggaran ini sudah di putuskan oleh pihaknya di DPRD sejak 3 bulan yang lalu.

“Dan validasi data ini sampai sekarang masih semrawut,” keluhnya.

Data dari desa itu banyak yang tidak terinput. Kebetulan penerima yang tahun 2019 di tahun 2020 ini masih tetap ganda.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua supaya penerimaan ini benar-benar diseleksi betul,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :