Putusan BK: Sulistyo Utomo dan Sandung Hidayat Diberhentikan dari Keanggotaan DPRD Kudus

oleh -1,864 kali dibaca
Suasana rapat paripurna DPRD Kudus yang sempat membacakan hasil keputusan BBadan Kehormatan terkait sanksi kepada 4 orang terlapor dari Fraksi Gerindrak Kudus (Foto: istimewa)

Kudus, isknews.com –  Empat nama anggota DPRD Kudus dari Fraksi Partai Gerindra yang sempat diadukan mangkir dari kegiatan rapat paripurna dewan akhirnya dijatuhkan sanksi kepada mereka. Keempatnya adalah Sulistyo Utomo, Sandung Hidayat, Abdul Basith Sidqul Wafa, dan Zainal Arifin, yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD Kudus.

Dalam laporan BK yang dibacakan oleh sekretarisnya Sayid Yunanta menyebutkan bahwa BK DPRD Kudus menjatuhkan sanksi kepada Sulistyo Utomo dan Sandung Hidayat untuk diberhentikan antar waktu dari anggota DPRD Kudus.

Sedangkan kepada Abdul Basith Sidqul Wafa dan Zainal Arifin diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Keputusan itu disampaikan disela-sela Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) KKabbupaten Kudus tahun 2023 oleh Bupati Kudus hampir selesai sore ini, Senin (31/10/2022).

Ketua DPRD pun hampir mengetok palu menandakan bahwa rapat telah usia. Namun tiba-tiba salah satu anggota dewan instruksi, meminta agar keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus terkait dugaan pelanggaran anggota dewan dibacakan.

Meski usulan itu pun sempat mendapat penolakan dari salah satu pimpinan DPRD Kudus. Menimbang bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum membacakan keputusan BK. Namun anggot dewan lain yang juga merupakan tim BK enggan menunda lagi. Mereka setuju bahwa keputusan harus dibacakan sore ini juga.

Tanpa banyak basa-basi, hasil keputusan BK yang sudah diserahkan ke pimpinan pun dibacakan. Perwakilan dari BK, Sayid Yunanta maju ke depan dan membacakan hasil investigasi selama berbulan-bulan tersebut.

Menurut BK DPRD keduanya diyakini melanggar pasal 193 ayat (2) huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 134 ayat (3) huruf d Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus.

Sejak mendapat laporan pada pertengahan Juni 2022 lalu, investigasi langsung dilakukan. Dalam laporan BK, Sayid menyampaikan bahwa Sulistyo Utomo terbukti mangkir dari rapat paripurna dan kelengkapan dewan sebanyak 18 kali berturut-turut pada tahun 2021 lalu. Kemudian Sandung Hidayat terbukti mangkir rapat sebanyak 8 kali berturut-turut.

Diikuti Abdul Basith dan Zainal Arifin yang masing-masing terbukti pernah mangkir rapat sebanyak 5 kali berturut-turut pada tahun 2021 lalu.

Atas pembuktian yang ada, BK DPRD Kudus pun menjatuhkan lima keputusan. Pertama, mengabulkan permohonan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar.

“Kedua, menyatakan bahwa mereka melanggar tata tertib DPRD Kudus,” kata Sayid.

Dilanjut, ketiga menyatakan bahwa mereka melanggar kode etik DPRD Kudus.

“Sehingga pada poin keempat, BK DPRD Kudus menjatuhkan sanksi kepada Sulistyo Utomo dan Sandung Hidayat untuk diberhentikan antar waktu dari anggota DPRD Kudus. Terakhir, menjatuhkan sanksi kepada Abdul Basith Sidqul Wafa dan Zainal Arifin diberikan sanksi berupa teguran tertulis,” jelas Sayid.

Keputusan BK itu pun didengar oleh semua anggota dewan dan jajaran stakeholder yang hadir di aula dewan sore ini. Termasuk Bupati dan jajaran pimpinan DPRD yang masih berada di bangkunya.

Ketua DPRD Kudus Masan yang telah mendengarkan keputusan BK secara langsung memberikan tanggapannya. Bahwa keputusan yang ada akan dirapatkan di sidang paripurna selanjutnya. Untuk proses selanjutnya akan dibicarakan lebih lanjut. Namun menurut Masan, keputusan final untuk penggantian antar waktu menjadi keputusan Gubernur nantinya.

Sementara, Sulistyo Utomo dalam tanggapannya menyampaikan akan melaporkan putusan BK tersebut ke DPP Partai Gerindra. Karena apapun Partai Gerindra bersifat top down.

Dan karena putusan BK tersebut menyangkut marwah partai, Sulis menyebut akan melakukan langkah hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

“Pasti kami akan melakukan perlawanan hukum karena ini menyangkut marwah partai,”tandasnya.

Seperti diketahui pada beberapa waktu sebelumya sejumlah keder Partai Gerindra melaporkan empat orang anggota DPRD ke Badan Kehormatan DPRD Kudus. Menurut juru bicara pelapor, M Asnawi pihaknya memiliki sejumlah data bahwa empat orang kadernya di DPRD yang tergabung di Fraksi Partai Gerindra di DPRD seringkali bolos mengikuti sidang.

Menurut Asnawi, salah satu mekanisme perjuangan seorang wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya adalah dengan mengikuti rapat-rapat DPRD, termasuk juga rapat paripurna.(YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.