Pati, isknews.com – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) Kabupaten Pati menggelar aksi demo di Depan Kantor Bupati Pati, Rabu (10/5/2023).
Dalam tuntutannya, para nelayan meminta agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIK).
Pasalnya, PP tersebut dinilai memberatkan nelayan dan lebih menguntungkan penanam modal asing.
“PP No.11 Tahun 2023 tentang quota penangkapan kemudian zona penangkapan ikan terukur, pelabuhan pangkalan dan alih muatan yang semuanya memberatkan nelayan,” ungkapnya Koordinator FNB Siswo Purnomo.
Selain PP No.11 Tahun 2023 lanjutnya, juga ada tuntutan lainnya. Yakni terkait Peraturan Menteri No.21 Tahun 2021 tentang pengenaan denda administratif 1000%.
“Pemilik kapal tentu tidak mampu membayar denda yang sangat mahal. Menangkap ikan itu tergantung pada musim dan hasilnya tidak bisa dipastikan. Kami menuntut PP tersebut tidak diperlukan,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, para nelayan juga meminta agar PJ Bupati ikut mendukung nelayan dengan meminta penandatanganan dukungan yang nantinya akan dikirim ke pemerintah pusat.(Mel)
