Satpol PP: Penertiban PKL Sekitar Taman Krida Tunggu Koordinasi Dinas Terkait

oleh

Kudus, isknews.com – Terkait upaya penertiban PKL yang berjualan di kawasan zona terlarang, saat ini Satpol PP masih terganjal payung hukum. Saat disinggung pelaksanaan perintah Plt Bupati Kudus HM Hartopo yang meminta agar sepanjang jalan dari perempatan Karetan Mlati Kidul hingga perempatan Wergu, harus bebas dari PKL.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus Djati Solechah, usai rakor di pendopo, mengatakan pihaknya dalam rakor tadi juga menyampaikan kesulitannya dalam melakukan penertiban para PKL. Karena payung hukumnya termasuk juklak dan juknisnya yang belum ada di perbub.

“Kami selaku penegak perda dan perkada siap melaksanakan itu, tetapi harus jelas untuk zona merah PKL. Dan semua itu harus ada didalam perbub sehingga nantinya dalam melakukan penertiban kuat karena ada payung hukumnya,” kata dia, Selasa (18/08/2020).

Suasana di depan Taman Krida Wisata Kudus (Foto: YM)

Hal itu menurutnya, termasuk penertiban yang dilakukan oleh timnya hari ini adalah sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Dalam penertiban di depan Taman Krida Wisata, sebelumnya pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata.

“Saat ini kami masih menunggu Dinas Perdagangan yang menaungi para PKL agar segera membuat regulasinya. Bila regulasi masih belum ada, maka hal ini tentu saja akan tetap menggantung,” terangnya.

Djati juga menambahkan untuk PKL didepan Taman Krida, pihaknya belum melakukan penertiban dan hanya melakukan pendataan.

“Karena pihak Dinas Perdagangan belum memberikan SP baik SP 1, SP 2 maupun SP 3,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :