Selain Pemkab, Pemdes Juga Jadi Sasaran KPK

oleh
Foto: ilustrasi Gedung Kantor KPK. (Rendy/ISKNEWS.COM)

Rembang, ISKNEWS.COM – Tidak hanya Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa rencananya juga akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diupayakan guna meningkatkan transparansi pelayanan pemerintah.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Rembang, Ali Syahid membenarkan adanya rencana tersebut. Dirinya menghimbau kepada pemerintah desa untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disetiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

TRENDING :  Kamis Besok Empat Kepala Desa Terpilih Dilantik

“Untuk itu semuanya diminta supaya tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban (SPJ), agar setelah melaksanakan kegiatan fisik, harus dilengkapi SPJnya,” ujarnya

Ali menambahkan, Hal tersebut harus dilakukan agar kedepannya pemerintah desa tidak kesulitan saat berhadapan dengan penegak hukum. Selain untuk kelancaran pemeriksaan, juga mendukung transparansi yang dilakukan pemerintah kabupaten mengenai penggunaan anggaran.

TRENDING :  Tingkatkan Kualitas Pekerja Kontruksi, PT. Semen Gresik Gelar Pelatihan

“Panjenengan susah payah menganggarkan, melaksanakan kegiatan, tujuannya mensejahterakan dan menata lingkungan desanya jenengan aman, jenengan dielem (sanjung) warganya , jenengan tidak dikejar- kejar penegak hukum,” pungkasnya

TRENDING :  Getuk Gulung Hadir Meriahkan Expo Megawon

Pemkab Rembang telah melakukan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya meningkatkan transparansi pelayanan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakatnya dengan baik. Untuk itu, sistem perencanaan harus sesuai dengan e-planning (sistem perencanaan daerah) dan e-budgetting (sistem penganggaran daerah) yang sudah ditetapkan. (RTW/RM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :