Sempat Diperiksa KPK, Kedua Plt Ini Tak Dicopot, Begini Penjelasannya

oleh

Kudus, isknews.com – Meski sama-sama sempat diperiksa oleh KPK atas kasus OTT Bupati nonaktif Tamzil, Plt Bupati Kudus HM Hartopo sementara ini tetap mempertahankan posisi Catur Widiyatno sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Eko Hari Djatmiko sebagai Plt Kepala Dinas Disdukcapil Kudus.

Sementara dua pejabat lain yang juga diperiksa oleh KPK telah dicopot dari jabatannya, yakni Heru Subiyantoko Plt Kepala Dinas PUPR di kembalikan ke jabatan definitifnya sebagai Sekdin Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sedangkan Kasmudi Plt Kadinas Budpar juga di kembalikan ke posisi awalnya sebagai Sekdin pada dinas yang sama, Kebudayaan dan Pariwisata Kudus.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo (Foto : YM)

Kini Plt Kepala Dinas PUPR Kudus posisinya digantikan Joko Mukti yang juga Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR setempat lalu pososi Plt kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata posisinya Posisinya digantikan oleh pelaksana tugas baru, Wahyu Haryanti yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Bupati Kudus.

Hartopo mengakui pencopotan kedua Plt Kepala Dinas PUPR dan Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kudus memang terkait proses hukum di KPK.  “Iya itu, karena beliau berdua (Plt Kepala Dinas PUPR dan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) baru masalah dengan hukum. Selain itu, saat rapim (rapat pimpinan) kondisi penyerapan sangat minim sekali. Kalau tidak diganti malah semakin hancur. Bawahan juga ndak berani. Oleh karenanya diganti,” ungkapnya saat ditemui selepas rapat paripurna di DPRD Kudus, Senin (12/08/2019).

TRENDING :  Marzuqi Rombak Jajaran Pejabat di Pemkab Jepara
TRENDING :  ​Rutin Giat Cipta Kondisi Satpol PP bersama Dishub Aktifitas Kafe Karaoke Tutup

Sementara, disinggung mengenai posisi Plt Kepala Disdukcapil dan Plt kepala BKPP, ada beberapa pertimbangan sehingga posisinya tidak diganti.

TRENDING :  Penyidikan KPK Masih Berlanjut Hari Ini Belasan Pejabat Diperiksa, Termasuk Sekda

Menurut Hartopo, untuk Plt Kadinas Dukcapil, pergantiannya tidak bisa serta merta karena harus ada persetujuan dari Mendagri. “Selain itu, dari Disdukcapil sudah selesai tidak ada masalah,” katanya.

Sementara untuk Plt BKPP,  menurut Hartopo, juga tidak terlalu ada permasalahan dalam kasus OTT KPK. ”Pemeriksaan kepada Plt BKPP Kudus hanya sekali saja. Sehingga tidak menganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat sehingga kalau BKPP  ndak diganti karena ndak terlalu bermasalah,’’ungkapnya.

Meskipun demikian, Hartopo tak memungkiri nantinya akan mengkocok ulang di empat OPD tersebut. Hanya, ia masih menunggu rapat dan evaluasi kepada dinas terkait. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :