Tak Setuju Pemangkasan Tenaga Kontrak dan Outsourcing, Plt Bupati : Kalau Tak Sesuai di Rolling

oleh

Kudus, isknews.com – Wacana rasionalisasi Tenaga Kontrak dan Outsourcing (TKO) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus, pada tahun depan, ditanggapi oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo.

Dihadapan sejumlah awak media yang menemuinya usai apel bersama 2050 tenaga kontrak dan Outsourcing, HM Hartopo mengatakan, dirinya terus mempertimbangkan nasib TKO di lingkungan Pemkab Kudus. Hartopo memastikan tidak akan melakukan pemangkasan.

“Saya sendiri sangat tidak setuju adanya pemangkasan itu, dengan berbagai pertimbangan termasuk kemanusiaan, mereka kan juga punya keluarga di rumah,” ujar Hartopo, Senin (02/12/2019).

Ribuan tenaga Kontrak dan Outsourcing di lingkungan Pemkab dan BLUD saat apel bersama Plt Bupati Kudus HM Hartopo (Foto: YM)

Untuk optimalisasi kerja, pihaknya bakal melakukan uji kompetensi kepada masing-masing tenaga kontrak disetiap OPD. “Kalau tidak sesuai kompetansi bisa dirolling,” ujarnya.

Hartopo menilai keberadaan TKO di lingkungan Pemkab Kudus masih dibutuhkan. Untuk itu, pihaknya bersama para Kepala OPD sepakat untuk merasionalisasi sewajarnya. Dengan menitikberatkan pada hasil analisa beban kerja dan kompetensi.

TRENDING :  Dandim Kudus Beri Pesan Tegas Netralitas Anggota TNI Pada Pemilu 2019

“Bekerja harus sesaui kompetensi. Misalnya nanti ada yang digeser, itu bukan bagian dari pengurangan, tetapi penyesuaian kompetensi,” katanya.

“Para tenaga kontrak dimasing-masing OPD masih bisa berkerja seperti biasa. Pemkab Kudus tidak melakukan pemangkasan. Para tenaga kontrak bakal diberikan ujian kompetensi,”. ujarnya,

Langkah itu sebagai pembuktian bahwa tenaga kontrak benar-benar memenui standar kualifikasi.

.Selain itu, pihaknya meminta para tenaga kontrak menjunjung tiga nilai. Yakni kejujuran, disiplin, dan loyalitas. Tiga aspek tersebut harus dimiliki setiap tenaga kontrak. Lantaran untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja.

“Jika salah satu aspek itu tak dimiliki dipastikan akan mengganggu pekerjaan. Maka nilai itu tak bisa dipisahkan,” katanya.

TRENDING :  Wagub Jateng : Wacana Kenaikan Tarif Pita Cukai Rokok Tak Berdampak PHK Massal

Sedangkan untuk penambahan tenaga kontrak dan penyesuaian, kata Hartopo, harus mengacu pada analisis beban kerja (ABK) dimasing-masing OPD.

Dari data yang diperoleh media ini, disepakati anggaran untuk TKO di lingkungan Pemkab Kudus di tahun 2020 sebesar Rp. 30,034 miliar. Dengan rincian Rp. 27,38 miliar untuk tenaga kontrak dan Rp. 2,653 miliar untuk tenaga outsourcing.

Dirinya menambahkan, karena beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) belum seimbang dengan jumlah yang ada, maka dengan adanya Tenaga kontrak dan outsourcing dalam membantu menutup beban kerja yang terjadi.

Untuk itu dirinya berharap dengan adanya tenaga kontrak dan outsourcing dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat membuat kinerja di masing masing OPD menjadi maksimal.

TRENDING :  130 ASN Kudus Tahun ini Naik Haji

“Harapan saya tenaga kontrak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tugas yang benar-benar dibutuhkan, jangan sampai dengan adanya tenaga kontrak, justru ASN jadi bersantai dan melenggang,” harapanya

Di akhir arahannya, Plt Bupati mengatakan, kedepan akan dilakukan seleksi ulang dalam perekrutan tenaga kontrak pada tahun 2020, hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan tenaga yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing OPD.

“Seleksi dilaksanakan selain untuk assessment maupun penilaian kinerja tetapi juga sebagai evaluasi yang terjadi, sehingga menghasilkan tenaga yang benar-benar dibutuhkan masing-masing OPD,” pungkasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :