Kudus, isknews.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menghadiri Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Senin (06/05/2025).
Kehadirannya merupakan bagian dari gerakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka implementasi Instruksi Presiden (Inpres) untuk memperkuat pelayanan langsung kepada rakyat melalui koperasi desa.
“Hari ini kami secara serempak hadir di berbagai desa di seluruh Indonesia. Saya hadir di Kudus, menteri lain hadir di daerah lain,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, intinya, koperasi ini dibentuk agar rakyat bisa mendapatkan akses kehidupan yang baik, dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
“Tanpa jarak, tanpa perantara yang panjang.” terangnya.
Sudaryono menegaskan, koperasi desa ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan kebutuhan dasar seperti sembako, obat-obatan, LPG, hingga popok bayi.
Salah satu tujuan utamanya adalah memangkas rantai distribusi dan memastikan harga tetap terjangkau.
“Distribusi kini langsung dari Pupuk Indonesia ke koperasi, bukan lagi lewat distributor yang menebus. Ini sistem yang diawasi ketat, agar pupuk benar-benar sampai ke petani,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembentukan koperasi ini tidak akan membebani masyarakat maupun desa secara finansial. Modal koperasi disiapkan melalui APBN, dengan skema pembiayaan jangka panjang yang telah dihitung secara matang.
“Hitungan kami, kebutuhan modal berkisar antara Rp2 hingga Rp4 miliar per koperasi. Dana itu digunakan untuk membangun fasilitas seperti gudang, apotek, cold storage, hingga simpan pinjam,” ungkapnya.
Sudaryono juga menyebut bahwa hingga awal Mei, sudah lebih dari 3.000 desa di Indonesia yang berkomitmen membentuk koperasi, dan ditargetkan sebanyak 8.567 desa dan kelurahan rampung pada akhir bulan ini.
“Tadi sudah disampaikan Bupati Kudus, dan juga bupati lain, bahwa mereka siap mendukung penuh. Ini jadi kerja bersama untuk mewujudkan pelayanan publik tanpa jarak,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan komitmennya dalam percepatan pembentukan koperasi desa.
“Segera gas koperasi. Setelah musdes, badan hukum langsung diteken oleh Bank Jateng. Biaya dibiayai penuh,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa gedung sekolah yang telah diregrouping dapat dimanfaatkan sebagai kantor koperasi.
“Ada delapan lokal bekas SD yang bisa digunakan. Ini efisien dan hemat biaya,” tambahnya.
Sam’ani juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi, BUMDes, dan stakeholder lain untuk memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga berjalan fungsional dan berdampak nyata bagi warga desa.
“Kalau ada kolaborasi antara koperasi, BUMDes, dan potensi desa lainnya, maka pelayanan bisa semakin dekat dan ekonomi warga bisa lebih hidup,” jelasnya.
Terkait potensi pertanian di Kudus, Sam’ani mengungkapkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki target tanam seluas 33 ribu hektare, dengan realisasi saat ini mencapai 26 ribu hektare.
“Kita masih terkendala banjir, tapi Kudus tetap bisa surplus 30 ribu ton beras setiap tahun. Ini kontribusi nyata untuk ketahanan pangan Jawa Tengah,” tutup Sam’ani. (YM/YM)
