250 Pelajar SMA Sederajat Diedukasi Kesbangpol Terkait Deteksi Dini Kelompok Radikal

oleh -1,292 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Kesbangpol kabupaten Kudus menggelar sosialisasi peningkatan optimalisasi peran masyarakat atau pelajar dalam rangka deteksi dini dan antisipasi gangguan keamanan terhadap kelompok radikal di aula Balai Desa Rendeng kecamatan Kota, kabupaten Kudus. Selasa, (22/8/2017).

Panitia penyelenggara Nurul Hakim mengatakan, Acara ini diikuti sekitar 250 pelajar SMA sederajat se kabupaten Kudus, selain itu juga dari anggota Paskibra kabupaten Kudus 2017. Hadir sebagai narasumber Drs Eko Hari Djatmiko Ka Kesbangpol kabupaten Kudus, Ipda Subekhan dari Kanit IPP Polres Kudus dan Noor Badi MM dari Kakemenag Kudus.

Kasi Idiologi Kesbangpol Kudus menambahkan, Kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan optimalisasi peran pelajar dalam rangka deteksi dini dan antisipasi gangguan keamanan terhadap kelompok radikal.

“Sebagai generasi muda kita sekarang harus mewaspadai radikalisme, Narkoba dan Terorisme. Perlu di respon secara tepat tentang adanya indikasi memudarnya nasionalisme dan adanya pengaruh oleh orang asing yang terjadi di lapangan.” ujar Nurul Hakim yang juga sebagai Moderator dalam acara kegiatan ini.

Hadir dalam acara tersebut, lanjut Hakim, diantaranya Kakesbangpol Kudus Drs.Eko Hari Djatmiko Msi, Kepala Kantor Kemenag Kudus Noor Badi, Kasi Intel Kejaksaan Kudus, Dadan Ahmad Sobari SH.

Lebih lanjut, Drs.Eko Hari Djatmiko, Msi, Ka Kesbangpol Kudus dalam sambutannya bahwa nasionalisme di era globalisasi dengan semangat patriotisme dan nasionalisme yang melandasi semangat perjuangan kemerdekaan semakin luntur terutama di kalangan remaja.

Hal hal yang perlu di pedomi adalah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan antar komponen bangsa, rasa kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Tumbuhkan kembali semangat nasionalisme seluruh komponen bangsa sebagai upaya deradikalisasi terhadap kelompok radikal dan masyarakat yang telah terkontaminasi

Sementara itu, Ipda Subekhan menjelaskan, Radikalisme berarti paham atau aliran yang di buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan Sospol dengan cara yang keras atau drastis.

Struktur pemerintahan Islam dalam NKRI adalah untuk Khalifah (Presiden), Muawin Tafwidh (Menteri), Muawin Tanfidh (sekretaris negara), Amirul Jihad (TNI dan Polri), Wali (Gubernur atau kepala daerah), Qadi (MK dan MA), Jihaz Idani (PNS) Majelis Umat (DPD,DPRD,DPR,MPR).

Karenanya, sistim politik dan ketata negaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45 berbasis pluralisme. Bhineka Tunggal Ika dan kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia. Para tokoh agama yang ikut mendirikan membangun negara menyatakan negara Pancasila merupakan final dan tidak bertentangan ajaran agama sehingga harus di terima sebagai kesepakatan luhur bangsa.

Sudah ada persetujuan tanpa di umumkan di kalangan ulama bahwa sistim pemerintahan bisa di buat sendiri sendiri asal sesuai maksud Syar’i.

Implementasi system pemerintahan yang berbeda beda menjadi bukti nyata tidak ada ajaran yang baku yang ada produk Ijihad yang berbeda – beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. (AJ)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.