Aliansi LSM Berencana Konsultasi ke KPK Menyikapi Pelaksanaan APBD-P Kudus 2022

oleh -872 kali dibaca

Kudus, isknews.com – Menjelang akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kudus berpacu melaksaanakan kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari annggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2022. Padahal, pelaksanaan pembangunan hanya sampai 31 Desember atau tinggal 40 hari kerja.

Dengan pendeknya sisa waktu tersebut, beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan apakah kualitas bangunan akan sesuai dengan karakteristik yang sudah ditetapkan. Pasalnya, jika proses pembangunan berpacu dengan waktu atau hanya mengejar “deadline” dikawatirkan hasilnya akan mengecewakan.

Salah seorang Ketua LSM Anak Bangsa Pejuang Pancasila, Riyanto, kepada media ini mengatakan bahwa pekerjaan yang bersumber dari APBD-P nominalnya lumayan besar. Ada yang mencapai Rp4 miliar lebih seperti, pembangunan lantai 3 gedung mal pelayanan publik (MPP) yang berada di lingkungan pendopo. Termasuk penataan taman dan pembangunan Pos Satpol PP dengan nilai Rp3 miliar lebih.

“Kalender kerjanya hampir sama yaitu berkisar 40 hari. Menurut saya ini proyek luar biasa karena bersamaan dengan musim penghujan,” katanya.

Belum lagi, lanjutnya, pekerjaan di lokasi lain seperti penataan Taman Menara (Disparbud) yang berada disekitar makam Sunan Kudus. Bahkan beberapa lokasi lain yang dananya sama yakni bersumber dari APBD-P 2022, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di 11 titik dengan metode pengerjaan langsung (PL).

“Kita akan beraliansi dengan beberapa LSM untuk mengkritisi anggaran perubahan 2022 ini. Termasul apakah diperbolehkan pembangunan Pustu yang di pecah-pecah menjadi PL,” imbuhnya.

Penataan Taman dan pembangunan Pos Satpol PP baru dimulai

Tidak tanggung-tanggung, pihaknya berencana akan berkonsultasi dengan Komisi Pberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk menyikapi hal tersebut. Kebetrulan, LSM yang dipimpinnya pertengahan Desember mendatang mendapat undangan ke Jakarta.

“Bersamaan kita mendatangi undangan, kita akan konsultasi dengan KPK apakah pelaksanaan pembangunan menjelang akhir tahun seperti yang dilakukan Pemkab Kudus saat ini diperbolehkan,” tegasnya.

Apapun hasilnya, masih kata Riyanto, hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagaimana cara melakukan pengawasan terkait penggunaan APBD agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dia juga mengatakan, pengawasan yang dilakukan DPRD kurang efektif karena beberapa pos penganggaran yang ada adalah aspirasi dari dewan.

“Saya rasa sudah waktunya LSM belajar ke lembaga penegak hukum seperti KPK bagaimana cara melakukan investigasi supaya rakyat tidak dirugikan dikemudian hari,” tandasnya. (jos)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.