Kudus, isknews.com – Kelanjutan pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Kudus kian menggantung. Selain terdampak kebijakan efisiensi anggaran, proyek tersebut juga masih dibayangi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum sepenuhnya tuntas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kudus, Catur Widiyatno, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepastian terkait kelanjutan proyek SIHT yang berada di Kecamatan Jekulo.
Menurutnya, peluang melanjutkan pembangunan baru bisa diupayakan pada tahun anggaran 2027, seiring keterbatasan fiskal daerah akibat pemangkasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
“Pada tahun 2027 mudah-mudahan daerah bisa menganggarkan kembali karena kemarin pemangkasan cukup besar. Kalau tahun 2026 ini di perubahan saya kok pesimis ya, mengingat dana transfer daerah itu, apalagi efisiensi yang harus benar-benar ketat,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, apabila proyek kembali dilanjutkan, fokus utama adalah menyelesaikan pembangunan fisik gedung. Hingga saat ini, progres pembangunan SIHT baru mencapai sekitar 30 persen dari total master plan yang direncanakan.
Untuk itu, diperlukan proses review secara menyeluruh guna mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus menghitung kebutuhan anggaran secara pasti sebelum pekerjaan dilanjutkan.
“Masalah angka belum bisa memastikan. Apapun juga harus melakukan review dulu untuk pendataan dan melanjutkan pekerjaan,” jelasnya.
Di sisi lain, proyek tersebut juga masih menyisakan persoalan administratif dan keuangan. Salah satu rekanan diketahui belum mengembalikan dana sekitar Rp35 juta dan telah masuk daftar hitam karena dinilai tidak profesional.
Permasalahan itu turut menjadi catatan tahunan dari BPK dalam audit pengelolaan proyek.
Sebagai informasi, SIHT dirancang sebagai fasilitas penyimpanan hasil tembakau sekaligus pusat pembinaan bagi pelaku usaha menengah di sektor tersebut. Keberadaannya juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Namun hingga kini, manfaat tersebut belum dapat dirasakan masyarakat lantaran pembangunan proyek masih mangkrak dan belum menunjukkan kejelasan kelanjutan. (YM/YM)
