BPJS Cabang Kudus Gelontorkan Rp 156 M Bayar Klaim FKTP

oleh
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Rahmadi Dwi (foto: YM)

Kudus, isknews.com  – Kantor Cabang (KC) BPJS Kesehatan Kudus sepanjang bulan April tahun 2019 ini telah menggelontorkan dana  sebesar Rp 156.386.632.029.

Angka tersebut digunakan sebagai pembayaran dana kapitasi dan tagihan klaim pembayaran pada 326 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 18 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang ada di wilayah kerja KC BPJS Kudus yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Jepara dan Grobogan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Rahmadi Dwi pada jumpa pers yang digelar siang tadi, Selasa (16/04/2019). Menurutnya, pembayaran atas dana kapitasi dan tagihan klaim tersebut, Kabupaten Kudus menempati peringkat besaran pertama.

“Total untuk wilayah Kudus adalah sebesar Rp 5. 989. 479. 446, disusul Jepara Rp  4. 726. 387. 513 dan Grobogan sebesar Rp 3. 663. 311. 125,” jelas Dwi.

TRENDING :  Perlukah Calon Jemaah Haji Lakukan Imunisasi Influenza?

Terkait piutang BPJS yang menjadi tunggakan Badan Usaha di wilayah kerja KC BPJS Kudus, Dwi mengatakan di wilayah kerja KC BPJS Kudus masih ada tunggakan iuran oleh  56 Badan Usaha dengan nilai total mencapai Rp 177. 106.223.

 “Tunggakan itu itu meliputi wilayah Kabupaten Kudus dari 7 badan usaha sebesar Rp. 114.204.404, Kabupaten Jepara terdapat 40 badan usaha senilai Rp 52.756.294, Kabupaten Grobogan, 12 badan usaha dengan tunggakan iuran sebesar  Rp 10.144.525, piutang ini adalah tunggakan badan usaha sampai Maret 2019,” kata Rahmadi di kantornya di kompleks perkantoran Jalan Mejobo, Selasa (16/04/2019).

TRENDING :  PROSES PENUTUPAN SURVEY AKREDITASI BLUD UPT PUSKESMAS GRIBIG

Dilanjutkan oleh Dwi, untuk piutang dari peserta BPJS mandiri, “Kabupaten Kudus terdapat tunggakan dari 29.137 jiwa dengan nilai Rp 12.803.476.910. Kabupaten Grobogan dari 61.105 jiwa dengan nilai total tunggakan mencapai Rp 24.990.463.450 dan Kabupaten Jepara terdapat tunggakan sebesar Rp 15.521.798.248 dari 37.642 jiwa, ini merupakan peserta mandiri ini dari semua kelas baik kelas I, II, dan kelas III, ” jelas dia.

Semua tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out. Urutan pembayarannya disesuaikan dengan catatan kami. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu.

TRENDING :  Hikari: Kiat Menjaga Daya Tahan dan Imunitas Tubuh di Musim Hujan

“Setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Dengan dibayarnya hutang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Dia juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien JKN-KIS.

“Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :