Kudus, isknews.com – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Guna Optimalisasi Program Pemberdayaan Ekonomi di Kampung Kuto, Kelurahan Purwosari, Kota Kudus, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selama ini telah berperan penting dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.
“Para pendamping PKH dan TKSK ini adalah bagian dari sistem jaring pengaman sosial. Mereka membantu memastikan agar masyarakat tidak kembali jatuh miskin. Dari yang tadinya di desil 5 jangan sampai turun jadi desil 4,” ujar Sam’ani.
Bupati berpesan agar para pendamping terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tenaga gizi di lapangan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan desa yang lebih kuat, sejahtera, dan mandiri.
“Kita harus bekerja bersama, dari PKH, TKSK, pendamping desa, dan unsur lainnya agar penanganan sosial ini makin efektif. Kudus harus berbeda dari daerah lain, dengan pendamping yang punya data akurat, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal pentingnya validasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran. Menurutnya, masih ada penerima yang sebenarnya sudah sejahtera, namun belum dikeluarkan dari daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kadang yang sudah punya rumah bagus atau mobil masih masuk daftar penerima. Ini harus dibenahi. Pendamping perlu aktif melakukan verifikasi dan berani melakukan klarifikasi di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan teknis peningkatan kapasitas bagi 74 pendamping PKH dan 9 SDM TKSK se-Kabupaten Kudus.
“Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional para pendamping agar lebih handal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengoptimalkan peran pendamping dalam mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ungkap Putut.
Ia menjelaskan, graduasi merupakan proses peningkatan kesejahteraan bagi KPM, di mana penerima manfaat perlahan naik tingkat kesejahteraannya hingga akhirnya mandiri dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
“Dari desil 4 naik ke desil 5, kemudian ke desil 6. Kalau sudah mandiri, mereka lulus dari program dan tidak lagi menerima bantuan. Inilah wujud keberhasilan pendampingan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kudus,” ujarnya.
Putut menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati agar KPM yang berhasil tergraduasi diberikan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kemandirian mereka.
Berdasarkan data DTKS tahun 2025, terdapat sekitar 314 ribu jiwa penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan sekitar 29 ribu KPM penerima PKH di Kabupaten Kudus. Harapannya, setelah KPM tergraduasi, kuota bantuan tersebut bisa dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
“Jika ada penerima yang sudah sejahtera, otomatis datanya akan digeser. Termasuk bila ada yang terdeteksi melakukan pinjaman online ilegal, secara sistem mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan,” tegas Putut.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kudus berharap pendamping sosial di berbagai tingkatan dapat semakin kompeten, tanggap, dan terampil dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (AS/YM)
