Bupati Laporkan Pelaksanaan APBD 2018 Pada Sidang Paripurna DPRD Kudus

oleh
Bupati Kudus HM Tamzil saat memberikan laporan pengelolaan APBD 2018 dihadapan sidang Paripurna DPRD (Foto: YM)

Kudus, isknews.com Bupati Kudus HM Tamzil mewakili pemerintah Kabupaten Kudus melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dihadapan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, siang tadi Senin (08/07/2019).

Rapat paripurna yang dihadiri oleh 30 anggota legislatif bupati memaparkan seluruh penggunaan dana yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dapat diserap secara maksimal.

“Anggaran sebesar 95% anggaran yang digelontorkan mampu dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai contohnya, dana untuk belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebasar 7,5 miliar mampu diserap sebesar 7,2 miliar,” katanya.

Didampingi Wakil Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018. Untuk pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 2,016 triliun. Dalam pelaksanaanya terealisasi sebesar Rp 1,99 triliun atau 99,02 persen dari target.

TRENDING :  Kecewa, Anggota DPRD Kudus Segel Ruang Pimpinan Dewan

”Kemudian belanja dan transfer daerah tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 2,147 triliun teralisasi 1,957 triliun atau 91,17 persen dari target yang ditetapkan,” tambah dia.

Selain itu, dilaporkan pula bahwa seluruh tahapan penganggaran telah dicek oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah. Sejak diperiksa pada 18 Februari lalu, pemerintah kabupaten Kudus mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Jawa Tengah.

Hal itu, bagi H.M. Tamzil, merupakan prestasi tersendiri dikarenakan proses penganggaran di Kudus dapat dikatakan sangat baik. “Setelah diperiksa oleh BPK RI Jateng, Kudus mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Ini patut kita syukuri bahwa pengelolaan keuangan di Kudus baik,” imbuhnya.

TRENDING :  DPRD Kudus Setujui dan Tandatangani Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018

Bupati juga menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk merevitalisasi jalan, saluran irigasi, dan jaringan telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut secara kasat mata dirasakan masyarakat.

“Sebagai contohnya pembangunan irigasi bendungan Logung. “Untuk irigasi bendungan Logung terus kita pacu. Tahun depan telah kita anggarkan untuk mengatasi masalah perairan,” ungkapnya.

Selanjutnya, untuk belaja modal dianggarkan sebesar Rp 437,020 miliar, hanya terealisasi mencapai Rp 377,57 miliar atau terealisasi 86,40 persen. Sedangkan, untuk belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp 1,50 miliar ada tahun 2018 sama sekali tidak digunakan karena tidak ada bencana di Kudus.

TRENDING :  Ketua DPRD Kudus Tunggu Tembusan Dari PTUN dan Ombudsman

“Lalu untuk surplus atau defisit anggaran realisasi pendapatan daerah Rp 1,99 triliun dibandingkan dengan realisasi belanda daerah sebesar Rp 1,95 triliun. Maka pada tahun 2018 terdapat surplus anggaran sekitar Rp 38,828 miliar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Tamzil berharap secara khusus kepada segenap pimpinan DPRD Kudus dan anggota DPRD Kudus untuk melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangan dan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda selanjutnya adalah mendengar pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Kudus. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :