Kudus, isknews.com – Dandim Kudus, Letkol Inf Hermawan Setya Budi, menyampaikan komitmennya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
Menurut Hermawan, keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal dengan dapur sehat sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program ini.
“Kami punya lahan di Kodim lama di Jati yang bisa dijadikan dapur sehat, meski belum dapat mengkover seluruh kebutuhan wilayah Kudus. Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk memperluas cakupan,” ujarnya saat ditemui awak media di Makodim 0722 Kudus, Senin (06/01/2025).
Hingga saat ini, sudah dilakukan survei tiga lokasi yang berpotensi menjadi dapur sehat, yaitu di Bae, Kaliwungu, dan Dawe. Ketiga lokasi ini menggunakan bangunan bekas sekolah, seperti SD 3 Gribig, SD Cendono, dan salah satu SD di Dawe.
Letkol Hermawan menyebutkan, bangunan tersebut akan direhabilitasi jika memungkinkan, atau dibangun ulang sesuai prototipe dapur sehat yang ideal, dengan ukuran 20×20 meter serta memiliki lahan parkir dan akses transportasi yang memadai.
“Di Kudus, kami butuh sekitar 48 dapur untuk melayani seluruh masyarakat, termasuk 122.000 siswa, ibu hamil, balita, dan santri di pondok pesantren. Sementara ini, baru ada tiga titik yang siap dikembangkan,” kata Hermawan.
Selain dapur umum, konsep dapur hybrid juga telah berjalan di Pondok Pesantren Nasrul Ummah sejak Desember lalu. Dapur ini mampu melayani hingga 3.400 penerima manfaat, mencakup 12 sekolah dan 8 RA/TK. Namun, cakupannya masih terbatas pada radius 2 kilometer dari lokasi dapur.
“Kami terus mencari mitra yang siap membantu, termasuk dari pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan dapur sehat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan program MBG bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Hermawan juga menyoroti pentingnya peran Sarjana Penggerak Pembangunan yang ditugaskan sebagai kepala dapur. Di Kudus, saat ini baru ada 10 orang yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Setiap dapur membutuhkan sekitar 50 pekerja, termasuk ahli gizi, akuntan, dan tenaga masak,” ungkapnya.
Ia optimistis program ini dapat diperluas pada gelombang kedua yang direncanakan pada April mendatang.
“Kami akan terus memonitor dan melaporkan perkembangan kepada BGN untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, baik dari pembangunan dapur hingga pendistribusian makanan,” tuturnya.
Saat ini, dapur sehat di Kudus masih terkendala infrastruktur dan ketersediaan titik lokasi. Namun, upaya terus dilakukan untuk mencapai target 88 dapur sehat yang mencakup dapur hybrid, dapur umum, dan dapur mandiri.
Letkol Hermawan berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, program MBG dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Kudus. (YM/YM)
