Desa Larikrejo Menang Gugatan Perdata, Kades Dilaporkan Tindak Pidana Korupsi Oleh Warga

oleh

Kudus, isknews.com – Eksekusi atas sebidang lahan seluas 10.800 meter persegi oleh jurusita Pengadilan Negeri (PN) Kudus, setelah Pemerintah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kudus memenangan gugatan perdata kasus sengketa tanah desa atas tergugat Jumadi, warga RT.01-RW.05 desa setempat.

Tanah lahan yang berada di blok Mino Utomo Desa Larikrejo yang menjadi obyek sengketa tersebut dilakukan setelah perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagai pemohon eksekusi Muchamad Rochim selaku Kepala Desa Larikrejo dan termohon eksekusi seorang warga desa setempat, Jumadi.

Proses eksekusi pengosongan obyek sengketa dilakukan Agus Salim, jurusita PN Kudus didampingi saksi Hanik Maghfiroh dan Priyo Hadi- pegawai PN setempat.

Kuasa Hukum Tukul Kustono, Amat Soleh SH (Foto: YM)

Sebelum pelaksanaan eksekusi, para pihak didampingi kuasa hukum dipertemukan di Balai Desa Larikrejo, Selasa (24/032020) lalu. Sebelum pelaksanaan eksekusi dipertemukan wakil kedua belah pihak yang juga didampingi oleh para penasehat huku para pihak.

TRENDING :  Terdakwa Anggota BIN Dan Kopasus Gadungan Divonis 3 Bulan Penjara

Pelaksanaan eksekusi lahan pertanian ini dikawal oleh sekitar 25 petugas kepolisian dan bantuan aparat TNI, sejumlah pernyataan terkait materi perkara diabaikan karena sudah melalui proses hukum panjang dan berkekuatan hukum tetap.

“Eksekusi kami lakukan atas perintah Ketua PN Kudus dan ditunjuk oleh Panitera PN Kudus berdasarkan perintah tugas yang sah tertanggal 23 Maret 2020,” ujar Jurusita Agus Salim.

Menurutnya, perintah Ketua PN Kudus sesuai penetapan eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/2018/PN Kds Jo. Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Kds Jo Nomor 277/Pdt/2012/PT Smg Jo. Nomor 464 K/Pdt/2013 Jo. Nomor 313 PK/Pdt/2015
tanggal 17 Maret 2020.

Eksekusi pengosongan tanah ditandai dengan pemasangan patok oleh petugas jurusita dan disaksikan sejumlah pihak.

Salah seorang anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Larikrejo, Tukul Kustono menghargai proses hukum hingga adanya penetapan eksekusi terhadap tanah desa yang disengketakan. 

TRENDING :  Kejari Kudus Masih Telaah dan Belum Ada Agenda Pemanggilan, Terkait Laporan Dugaan Penyelewengan Dana PKK

Namun pihak Desa Larikrejo yang diwakili Kepala Desa Muchamad Rochim harus siap menanggung konsekuensi atas persoalan itu.

Pihaknya menduga terjadi penyimpangan atas tanah sengketa, karena menurut dia obyek perkara yang disengketakan dengan tergugat Jumadi sebenarnya hanya sekitar 3.788 m2.

“Sedang sekitar 7.012 m2 adalah tanah bondo desa sendiri yang kini masih disewakan kepada pihak ketiga,” terang dia kepada media ini.

Terjadinya penggelembungan obyek tanah yang disengketakan diduga terkait kepentingan tertentu.

“Kami telah melaporkan Kepala Desa Larikrejo Muchamad Rochim ke Polres Kudus tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi,” ungkap Tukul, Jumat (27/03/2020).

Kuasa Hukum Tukul Kustono, Amat Soleh SH menambahkan, proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kades Larikrejo masih berjalan.

TRENDING :  Korupsi, Bendahara Desa Tahunan Ditahan Kejaksaan

“Polres Kudus telah mengirim surat ke Inspektorat Kabupaten Kudus menanyakan apakah dalam perjalanan kasus hukum sengketa tanah
desa yang dibiayai APBDes telah terjadi penyimpangan?” terang Soleh.

Berdasarkan laporan tindak pidana korupsi atas pembiayaan gugatan kasus sengketa tanah desa, pihak desa telah menganggarkan dana sebesar Rp 115 juta pada tahun anggaran 2012 dan Rp 179 juta tahun 2013, saat kepemimpinan Kades Muchamad Rochim periode 2007-2013.

Namun kemudian diketahui terdapat selisih Rp 79 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Muchamad Rochim selaku kepala desa.

“Terjadi selisih Rp 79 juta dari total APBDes yang dikeluarkan Rp 294
juta dengan bukti kuitansi yang hanya Rp 215 juta,” terangnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :