Dinas PMD : Dugaan Gratifikasi Pengisian Perangkat Desa, Mari Kita Awasi Bersama

oleh
Seorang warga tengah mendaftar perangkat desa di Desa Jati Kulon. (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Meski sebelumnya sempat menuai kritik dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, terkait transparansi dan potensi KKN serta pelanggaran regulasi pada rekrutmen pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Kudus, namun proses pendaftaran terus berjalan.

Sejumlah kritik terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa belum dilegalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus. Sehingga banyak pihak menilai pelaksanaan pengisian perangkat desa ini cacat yuridis.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Adhi Sadono mengatakan bahwa pada Rabu (26/06/2019) lalu, pihaknya diundang oleh Komisi A DPRD untuk memahas hal tersebut.

Dipaparkannya, perubahan terhadap Perda Nomor 4 tahun 2015 hanya untuk mencabut persyaratan domisili dalam pengisian perangkat desa, yang tertuang dalam Pasal 11 huruf h.

TRENDING :  Perangkat Desa Jadi Tersangka Illegal Loging

“Dimana calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus, dan berstatus Warga Negara Republik Indonesia.” ujar Adhi, Selasa (02/07/2019) di kantornya.

Dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 tahun 2015, maka perayaratan tersebut tidak berlaku lagi. Di Perda nomor 4 tahun 2015 masih mencantumkan persyaratan tersebut, untuk itu dilakukan revisi.

“Namun, pada Perbup nomor 31 tahun 2017 dan Perbuo nomor 36 tahun 2018 yang juga menjadi landasan pelaksanaan pengisian perangkat desa, tidak mencantumkan persyaratan domisili,” tegas dia saat ditemui sejumlah awak media.

TRENDING :  Pelatihan dan Pembinaan Serta Orientasi Perangkat Desa Angkatan 2016 Kecamatan Winong Pati.

Adhi menambahkan Keputusan MK berbentuk final dan mengikat. Sehingga, menurutnya tanpa adanya perubahan Perda aturan ini harus tetap ditaati. Karena Keputusan MK setara dengan Undang-undang.

“Sebenarnya tidak ada permasalahan terkait regulasi pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus. Kami juga sudah konsultasikan hal ini dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Desa. Sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk terus menjalankannya,” tandasnya.

Terkait isu gratifikasi yang mewarnai proses rekruitmen kali ini, Adhi secara tegas mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan pengawasan. Jika ada masyarakat yang menemukan tindakan gratifitaksi, bisa dilaporkan ke pihak terkait.

TRENDING :  Danramil 06/Welahan Menghadiri Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

“Kalau ada yang meminta pengisian perangkat desa harua diundur tahun depan setelah proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk mencegah praktek gratifikasi. Saya rasa hal itu tidak benar. Karena dilaksanakan tahun ini dan tahun depan akan sama saja,” tangkasnya.

Dikatakannya, dalam pengisian perangkat desa kali ini, pihaknya membuka 190 formasi di 61 desa. Untuk pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 28 Juni – 2 Juli 2019. Sedangkan untuk seleksi akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang.

“Targetnya nanti bulan September sudah dilakukan pelantikan,” pungkasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :