Nasional, isknews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng berbagai pihak, mulai dari KPK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam meluncurkan Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal. Kolaborasi lintas sektor ini digelar di Kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (19/8/2025), sebagai langkah nyata melindungi masyarakat dari ancaman penipuan digital yang kian marak.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut scam merupakan ancaman serius yang terus berkembang dengan modus semakin kompleks dan terorganisir. Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat hingga 17 Agustus 2025 sudah ada 225.281 laporan yang masuk dengan total kerugian mencapai Rp4,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp349,3 miliar berhasil diblokir, sementara 72.145 rekening dari 359.733 rekening terverifikasi sudah ditindaklanjuti dengan pemblokiran.
“Keberhasilan memberantas scam dan aktivitas keuangan ilegal hanya bisa dicapai dengan sinergi yang kuat, literasi yang luas, serta komitmen seluruh ekosistem. Melalui kampanye ini, kita ingin membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya lebih aman, tapi juga lebih inklusif dan berkeadilan,” tegas Mahendra.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan ada tiga kunci utama kampanye ini: sinergi lintas sektor, edukasi publik sebagai benteng pertama perlindungan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Kampanye nasional ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Menteri Komdigi Meutya Hafid menilai keberadaan IASC akan semakin mempercepat penanganan kasus penipuan digital, sementara Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menekankan pentingnya laporan cepat dari korban agar transaksi pelaku bisa segera dilacak. Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan kolaborasi ini penting untuk mencegah pendanaan terorisme, sementara Ketua AFTECH Pandu Sjahrir menyebut kampanye ini sebagai terobosan penting di tengah meningkatnya kasus scam.
Dengan dukungan multipihak, kampanye nasional ini diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan masyarakat, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan publik serta menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. (AS/YM)
