Kudus, isknews.com – Setelah Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas The Sato Hotel melalui putusan bernomor 57/G/2022/PTUN yang merupakan gugatan warga Kudus bernama Benny Gunawan Ongkowidjojo, dinyatakan harus dibatalkan.
Dalam perkara yang telah diputuskan oleh PTUN Semarang itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang telah menerbitkan IMB The Hotel Sato bertanggal 29 Maret 2022 dinyatakan kalah dan harus dibatalkan.
Ini merupakan kekalahan kedua atas IMB hotel tersebut, setelah sebelumnya warga yang lain yakni Beni Djunaedi juga memenangkan gugatan atas IMB The Sato Hotel yang diterbitkan DPMPTSP pada tahun 2017.
Menurut Kuasa Hukum DPMPTSP Kudus Adi Susatyo, Menanggapi kekalahan dalam gugatan tersebut pihaknya telah menyusun memori banding dan saat ini sudah diajukan pada tanggal 26 Desember 2022 yang lalu ke PTUN Surabaya melalui E-court.
“Kami menilai penggugat itu dalam gugatannya salah alamat dalam hal ini salah person tentang siapa yang digugat. Karena penerbitan IMB itu kan dilakukan melalui mandat yakni dari Bupati Kudus kepada kepala DPMPTSP. Kalau mandat itu artinya ya yang tanggungjawab maupun tanggung gugat itu masih kepada pak Bupati dan bukan kepala dinas,” ujar Adi Susatyo yang juga Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, Senin (02/01/2023).
Ditambahkannya, latar belakang banding kedua adalah dalam pertimbangan hakim itu setelah adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2021. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menurut hakim IMB tidak ada tapi yang ada adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Namun demikian, meskipun ada PP 16 tapi belum seratus persen PBG itu bisa dilaksanakan, IMB masih bisa dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Kota karena berdasarkan SE empat menteri Pemkab masih bisa melaksanakan IMB paling lambat hingga bulan Januari 2024, sehingga masih ada waktu satu tahun,” kata Adi Susatyo.
Saat ini Pemkab Kudus sedang menyusun Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Sehingga efektif nanti pada tahun 2024 PBG sudah dapat dilaksanakan di Kudus, sehingga pas waktunya dengan berakhirnya pemeberlakuan IMB,” tandas Adi. (YM/YM)
“
