Kalah Gugatan PTTUN, Hakim Perintahkan Kades Kramat Demak Cabut SK Perades Bermasalah

oleh -1,431 kali dibaca
Kuasa Hukum Jamaludin dan Dwi Ratna Sari dalam kasus sengketa Perades Desa Kramat, Ahmad Triswadi dalam sebuah kesempatan (Foto: YM)

Demak, isknews.com – Kasus pengisian perangkat desa (Perades) yang diduga bermasalah di Desa Kramat, Kecamatan Dempet, Demak yang dilakukan oleh Kepala Desa Kramat, Nur Hidayati digugat oleh dua orang warganya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak tanggung-tanggung Jamaludin dan Dwi Ratna Sari dua warga penggugat yang keduanya juga merupakan calon Perades yang keikutsertaannya dalam seleksi dihentikan oleh Kades terpilih baru akibat membuka rekrutmen kembali dengan membentuk panitiya seleksi baru. Gugatan mereka lakukan hingga ke tingkat PTTUN Surabaya, setelah sebelumnya melakukan banding pada pengadilan tingkat pertama.

Upaya keduanya tak sia-sia, kemenangan gugatan Jamaludin dan Dwi Ratna Sari, tertuang dalam amar Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.SRBY Tanggal 26 Februari 2024 Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Putusan PTTUN Surabaya tersebut juga menguatkan Putusan PTUN Semarang Nomor 6/G/2023/PTUN.SMG Tanggal 06 Desember 2023.

“Putusan PTUN Semarang menyatakan bahwa SK Kepala Desa Kramat Nomor 37 dan 38 tentang pengangkatan kedua perangkat desa bersangkutan batal demi hukum,” ujar Ahmad Triswadi selaku kuasa hukum penggugat Kamis (07/03/2024).

Terbitnya putusan PTTUN itu, kata Triswadi, juga memerintahkan kepada Kepala Desa Kramat, Nur Hidayati selaku Tergugat, untuk segera mencabut kedua SK tersebut.

Menurut Triswadi sebelumnya kliennya tersebut merasa dirugikan akibat, keikutsertaannya dalam seleksi Perades Desa tersebut terhenti, akibat Kepala Desa yang baru secara sepihak melakukan rekruitmen baru dan membentuk kepanitiyaan baru dan secara sepihak menghentikan tahapan proses rekruitmen yang telah dilakukan oleh Kades yang lama.

“Putusan banding PTTUN Surabaya menguatkan Putusan PTUN Semarang, berisi bahwa majelis hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, SK 37 dan 38 batal demi hukum dilanjut, memerintahkan Tergugat untuk mencabut SK 37 dan 38 dan mewajibkan Tergugat utk melanjutkan proses pengisian pernangkat desa berdasarkan SK 12 dan 14 terdahlu yg telah ditetapkan oleh kades yang lama,” rincinya.

Menurut Triswadi, Majelis Hakim PTTUN Surabaya juga mewajibkan Kepala Desa Kramat sebagai pihak yang kalah, untuk melanjutkan proses pengisian perangkat desa sesuai dengan SK Kepala Desa Kramat Nomor 12 dan 14 Tahun 2022, yang awalnya telah diproses pada saat pemerintahan desa dipimpin oleh mantan Kepala Desa Kramat Mustofa.

“Terbitnya putusan di dua tingkat pengadilan, menunjukan fakta bahwa Kepala Desa Kramat telah mengalami kekalahan yang sangat telak,” ujar Triswadi pengacara kondang asal Kota Kudus ini.

Triswadi menegaskan, Kades Kramat dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengisian perangkat desa, telah menabrak berbagai regulasi yang mengatur tentang hal itu.

“Kami sangat mengapresiasi segala pertimbangan hukum dari majelis hakim pada kedua tingkat pengadilan yang nyata-nyata mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan telah memenangkan klien kami yang kehilangan haknya untuk menjadi perangkat desa di Desa Kramat,” terangnya.

Atas kemenangan gugatan kedua kliennya itu, Triswadai mendesak kepada Bupati Demak dan Camat Dempet, sesegera mungkin mengambil sikap memerintahkan Kepala Desa Kramat. Tujuannya agar segera mencabut SK Kepala Desa Kramat Nomor 37 dan 38 Tahun 2023 yang pernah diterbitkannya.

“Hal demikian merupakan bentuk penundukan serta penghormatan terhadap Putusan PT TUN Surabaya yang telah dijatuhkan,” imbuh Triswadi.

Triswadi juga mengingatkan, bahwa Putusan PT TUN Surabaya dalam perkara itu, merupakan putusan yang tidak bisa dimohonkan kasasi. Alasannya, karena terkena aturan pembatasan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, berdasarkan Pasal 45 (a) Ayat (2) Huruf (c) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

“Kepala Desa Kramat harus rela berhenti berperkara berkenaan dengan pengisian perangkat desa di Desa Kramat, dan berhenti cukup hanya di tingkat pengadilan banding saja,” desaknya.

Sementara itu, Kepala Desa Kramat, Nur Hidayati saat dihubungi awak media melalui telpon selulernya mengaku telah menerima pemberitahuan terkait salinan Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.SRBY Tanggal 26 Februari 2024 Majelis Hakim PTTUN Surabaya.

Meski demikian, Nur Hidayati pun tak tinggal diam. Ia langsung berkoordinasi dengan pihak Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak, untuk melakukan upaya banding melalui Peninjauan Kembali (PK).

“Ya saya sudah menerimanya (Salinan Putusan PPTUN Surabaya). Namun permasalahan ini sudah saya limpahkan ke Kabag Hukum Pemkab Demak untuk dilakukan PK,” ujar Nur Hidayati singkat. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.