Ikuti Perintah Presiden, Plt Bupati Kudus Akan Kurangi Agenda Plesiran Pejabat

oleh

Kudus, isknews.com – Dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-73. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, pagi tadi menggelar Rapat Paripurna Istimewa.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Achmad Yusuf Roni serta turut dihadiri oleh Plt Bupati Kudus, Dandim dan Kapolres, serta para wakil rakyat anggota DPRD kabupaten Kudus, mereka hadir dengan pakaian formal kenegaraan jas dan dasi untuk menyimak pidato presiden Ri Joko Widodo, Kamis (16/08/2018).

TRENDING :  Kementerian Perindustrian RI Gelar Bintek Pengembangan dan Penumbuhan Wirausaha Industri Kabupaten Kudus di Gripta

Diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya tersebut pada Sidang Tahunan Majelis Pernusyawaratan Rajyat (MPR) RI yang digelar bersama agenda sidang lainya yakni sidang bersama DPR RI-DPD RI serta pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018 di Gedung MPR DPR Senayan Jakarta.

Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato presiden RI Joko Widodo yang diikuti Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Achmad Yusuf Roni, Plt Bupati Kudus, Dandim dan Kapolres, serta para wakil rakyat anggota DPRD kabupaten Kudus (Foto: istimewa)

Plt Bupati Kudus Hartopo usai menedengarkan pidato presiden menyampaikan akan mengurangi jatah perjalanan dinas luar atau plesiran para pejabat.

“Itu berdasar pada perintah Presiden Joko Widodo melalui Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan Presiden di hadapan MPR, DPR, dan DPD, untuk mengefisienkan anggaran negara,” katanya.

TRENDING :  KEMNAKER KELUARKAN PERATURAN, BARU BEKERJA SATU BULAN DAPAT THR

Hartopo menyatakan perintah presiden itu akan segera dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Pihaknya akan memerintahkan jajarannya untuk tidak melakukan perjalanan-perjalanan dinas yang sebenarnya bisa diakses melalui media daring.

”Sesuai pesan Pak Jokowi tadi, pejabat harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya ingin studi banding ke luar negeri, kalau memungkinkan bisa mengakses via daring, pejabat tidak usah pergi ke sana. Cukup melihat dan mempelajarinya dari jauh,” katanya.

TRENDING :  Inilah Sejumlah Upaya Pemkab Genjot PAD Pada RAPBD Kudus 2019

Menyambut pandangan Hartopo, Ketua DPRD Kudus Achmad Yusuf Roni mendukung penuh rencana baik itu. Menurutnya, sudah saatnya kini pejabat publik sadar dengan prioritas penggunaan anggaran. Bahwa anggaran perjalanan dinas yang dirasa tidak perlu sebenarnya bisa diperuntukkan kebutuhan lain yang lebih berpihak kepada rakyat.

”Saya rasa intruksi Pak Jokowi sangat jelas dan tegas tadi. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi kesadaran dalam ketepatan penggunaan anggaran,” Imbuhnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :