Kudus, Isknews.com – Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Kudus, Drs. Mundir, MM, dalam rapat Forum Perangkat Daerah di Aula Muria BPBD Kudus menegaskan pentingnya perencanaan matang dalam menghadapi potensi bencana. Rapat ini bertujuan menyusun Rencana Kerja (Renja) 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kudus 2025-2029 untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.
BPBD Kudus telah mengidentifikasi berbagai potensi bencana di wilayahnya. Berdasarkan data kebencanaan 2017-2024, terdapat 262 kejadian bencana, dengan lima kecamatan dan 33 desa berisiko tinggi terhadap banjir, serta tiga kecamatan dan 20 desa rawan longsor. Data ini menjadi dasar dalam penyusunan program mitigasi dan penanggulangan bencana ke depan.
Sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat, BPBD memperkuat program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana. Saat ini, sembilan kecamatan telah menjalani program ini dan akan terus diperluas. BPBD juga telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Kudus yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk tim pembina, tim pengarah, serta tim pelaksana yang mencakup pengamatan informasi, kajian cepat, penyelamatan, evakuasi, dan penanggulangan bencana.
Selain itu, BPBD meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC), yang bertugas dalam respons cepat terhadap bencana, termasuk evakuasi korban, penanganan darurat, dan asesmen kerusakan pasca-bencana. Keberadaan TRC diharapkan dapat mempercepat penanganan sehingga dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Pada tahun 2023, BPBD menangani 294 kejadian kebencanaan dan 116 kejadian kedaruratan lainnya, seperti pertolongan terhadap serangan tawon, ular, serta kecelakaan.
Dalam hal dukungan logistik, BPBD telah menyiapkan berbagai bantuan yang diperlukan saat bencana terjadi. Bantuan mencakup penyediaan dapur umum dalam dua kejadian banjir pada Februari dan Maret 2023, tempat pengungsian bagi 1.417 KK atau 3.925 jiwa, serta distribusi logistik pangan, sandang, dan material bangunan. Bantuan lainnya termasuk pendistribusian 40 KK atau 135 jiwa yang terdampak bencana selain banjir.
BPBD juga berupaya meningkatkan dukungan psikososial bagi korban bencana melalui Tim Trauma Center Penanganan Bencana (TCPB), yang akan diperkuat guna memberikan layanan konseling dan pemulihan psikologis. Program ini bertujuan mencegah gangguan psikologis berkepanjangan akibat bencana serta mendeteksi lebih dini individu yang membutuhkan bantuan profesional. Selain itu, BPBD telah melakukan penanaman 1.500 pohon di berbagai titik rawan longsor sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, relawan, dan sektor swasta, terus diperkuat. Kolaborasi ini diwujudkan dalam pemulihan ekonomi pasca-bencana, seperti penyaluran 4.050 bibit pohon untuk rehabilitasi lingkungan di 18 desa dan 2 kelurahan, serta pemberian bantuan puso tahap I dan II untuk 5.504 petani di 30 desa dengan luas terdampak 3.033,75 hektar.
Dalam rencana anggaran BPBD Kudus tahun 2025, dialokasikan dana untuk berbagai program penanggulangan bencana. Anggaran untuk peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ditetapkan sebesar Rp5 miliar, termasuk pembentukan Destana dan pelatihan TRC. Untuk penanganan darurat dan kedaruratan, BPBD mengalokasikan Rp7,5 miliar yang mencakup pengadaan peralatan evakuasi, logistik pengungsi, serta bantuan langsung kepada korban bencana. Sementara itu, anggaran pemulihan pasca-bencana mencapai Rp10 miliar, yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur terdampak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta rehabilitasi lingkungan di daerah rawan bencana.
Mundir menegaskan bahwa dengan strategi yang telah dirancang, BPBD Kudus berharap dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. “Kami ingin masyarakat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana. Dengan perencanaan matang dan sinergi yang kuat, kami optimis dampak bencana dapat diminimalkan, serta keselamatan dan kesejahteraan warga Kudus dapat terus terjaga,” pungkasnya.(YM/YM)
