Jawab Kegelisahan Guru Swasta, Hartopo Tegaskan Program TKGS Terus Berjalan

oleh

Kudus, isknews.com – Plt Bupati Kudus, HM Hartopo usai Rapat Paripurna DPRD Kudus masa persidangan kedua dengan agenda Penjelasan Bupati Kudus atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dihadapan sejumlah awak media menegaskan, anggaran untuk tunjanan guru swasta pada anggaran Perubahan 2019 dan anggaran 2020 dipastikan aman.

Hal itu menjawab rasa was-was pada belasan ribu guru madin dan honorer di Kabupaten Kudus yang selama ini memperoleh progam Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) dan sempat gelisah usai penangkapan Bupati non Aktif HM Tamzil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak dipungkiri, pasca tertangkapnya Bupati Kudus nonakif, HM Tamzil oleh KPK atas kasus suap jual beli jabatan eselon 2. Para guru swasta di Kabupaten Kudus mempertanyakan kelanjutan progam tunjangan Rp. 1 juta perbulan itu. Mengingat progam tersebut, cukup memiliki andil besar dalam mendongkrak kesejahteraan para guru swasta di kota kretek.

TRENDING :  Undang Stakeholder Se Area Kerjanya, PLN UP3 Kudus Serap Masukan Dan Saran Perbaikan Kinerja
Plt. Bupati Kudus HM Hartopo menjelaskan kepada sejumlah awak media tentang kelangsungan program TKGS di Kudus (Foto: istimewa)

Menanggapi hal ini, Plt. Bupati Kudus HM Hartopo memastikan bahwa progam tersebut akan terus berjalan. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Kudus masa persidangan kedua dengan agenda Penjelasan Bupati Kudus atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Senin (05/08.2019).

“Perubahan ini kita prioritaskan pada progam-progam kita. Seperti TKGS dan tunjangan untuk marbot. Untuk lainnya normatif,” terangnya.

Untuk itu, dia menghimbau agar para penerima bantuan untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Pasalnya, dia menegaskan anggaran untuk tunjanan guru swasta pada anggaran Perubahan 2019 dan anggaran 2020 dipastikan aman.

“Insyaallah aman,” ujarnya menimpali pertanyaan awak media.

Terkait wacana evaluasi progam tersebut. Hartopo mengatakan bagi guru swasta yang belum terakomodir untuk bisa bersabar. Pasalnya dari anggaran yang diajukan oleh pihaknya belum bisa mengkover hal itu. Sementara yang sebelumnya, sudah mendapatkan tunjangan Rp. 1 juta perbulan, dipastikan aman.

TRENDING :  Dinas PUPR Kudus Awasi Ketat Pembangunan Jalingkut

Sementara tunjangan untuk marbot masjid, Hartopo berharap ada anggaran perubahan ini progam tersebut bisa terealisasi.

“Untuk progam tunjangan marbot pada anggaran perubahan ini terjadi kenaikan. Dimana awalnya dianggarkan sebesar Rp. 1 miliar, ini naik menjadi Rp. 2 miliar lebih,” sebutnya.

Menurutnya, hal ini selaras dengan kenaikan struktur rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019. Dimana pendapatan daerah tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 2,097 triliun. Target pendapatan itu mengalami kenaikan sebesar Rp 382,27 triliun dibadingkan pada target perubahan sebelumnya sebesar Rp 1,714 triliun.

“Pendapatan asli daerah ditargekan meningkat sebesar Rp 11,42 miliar sehingga menjadi Rp 335,18 miliar atau naik 3,53 persen. Lalu dana perimbangan pada perubahan ini direncanakan sebesar Rp 1,316 triliun, meningkat menjadi sebesar Rp 253 miliar atau 23,82 persen. Peningkatan ini sebagian besar untuk menampung pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” terangnya.

TRENDING :  Asuransi Usaha Tani Padi di Kudus Sepi Peminat

Selanjutnya, dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 belanja daerah yang terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung direncakan sebesar Rp 2,259 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp 444,68 miliar dari anggaran semula Rp 1,814 triliun.

“Sementara untuk pembiayaan netto semula dianggarkan sebesar Rp 100,76 miliar bertambah sebesar Rp 61,42 miliar. Sehingga setelah perubahan menjadi Rp 162,17 miliar.,” terangnya.

Dengan demikian, Hartopo berharap pembahasan ranperda perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lancar. Sehinga proses penyusunan dan penetapannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Karena hal ini berpengaruh terhadap batas waktu penyerapan program dan kegiatan,” tandasnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :