Banggar Soroti Realisasi Target Restribusi Daerah

oleh

Kudus, isknews.com – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar terkait laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Kudus terhadap pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019, Selasa (28/07/2020).

Dalam hal ini, wakil ketua Banggar, Ilwani menyoroti terkait dengan hasil retribusi daerah tahun anggaran 2019. Dimana target sebesar Rp 31,5 miliar, hanya terealisasi Rp 20 miliar saja, atau sekitar 63,5 persen.

Oleh karena itu, pihak Banggar DPRD Kudus meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi daerah untuk melakukan kajian terhadap potensi retribusi daerah yang ada.

“Ini terjadi hampir setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus. Maka kami merekomendasikan kepada TAPD agar tiap-tiap OPD pengelola retribusi daerah wajib melakukan kajian potensi retribusi daerah,” papar Ilwani saat menyampaikan laporan Banggar pada Paripurna kemarin.

Pimpinan DPRD Kudus tandatangani Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 (Foto: YM)

Lebih lanjut, pihak Banggar juga mengusulkan pembangunan jembatan di Jalan Sidorekso-Kedungdowo menjadi prioritas kegiatan pada APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2021 mendatang.

“Untuk design nya nanti dianggarkan pula dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun anggaran 2020,” imbuhnya.

Penurunan deviden dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) juga tak luput dari fokus utama tim Banggar DPRD Kabupaten Kudus. Selain itu, pembangunan puskesmas di wilayah Kecamatan Jekulo yang sudah dua kali gagal dilaksanakan, agar diputuskan untuk tidak dilaksanakan.

“Selanjutnya kami rekomendasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Paru yang lebih luas, serta dilengkapi dengan fasilitas rumah tunggu pasien,” tandasnya.

Di sisi lain, pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus H.M. Hartopo menegaskan jika retribusi daerah memang perlu diluruskan. Pasalnya, pihaknya sudah terlanjur ada kontrak dengan pihak ketiga.

“Kita akan bentuk suatu tim untuk satuan tugas yang nantinya berperan sebagai koordinator secara langsung, mulai dari hulu sampai hilir,” tutupnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :