Ketua PA Kudus Bantah Pernyataan Pengacara Harun Rasyid, “Tak Cerminkan Fakta Sebenarnya”

oleh -1.341 kali dibaca
Suasana ruang lobi depan Pengadilan Agama Kudus (Foto: YM)

Kudus, isknews.com – Pernyataan Harun Rasyid yang mengaku sebagai kuasa hukum atau pengacara termohon Nuryatun yang sedang bersengketa di Pengadilan Agama (PA) Kudus, dibantah keras oleh Ketua PA,  Zainal Arifin bersama tiga orang majelis hakim yang menyidangkan perkara dengan Nomor 1245/Pdt.G/2021. Terkait kasus  gugatan cerai talak antara Raka Karsono melawan Nuryatun.

Pihak PA merasa keberatan dengan pemberitaan di media ini serta menilai pernyataan Harun Rasyid yang mengaku sebagai pengacara termohon Nuryatun di media ini dinilai sebagai hoax. Sebab sejumlah pernyataan tersebut  tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya yang bisa berakibat  turunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan yang telah dibangun dengan susah payah.

“Padahal dalam bekerja kami telah memedomani hukum acara yang berlaku di peradilan agama,” ujar Zainal  dalam surat tertulis yang dikirim ke media ini, Jumat (26/11/2021).

Surat yang dikirim dan ditandatangani oleh ketua PA dan tiga majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut, dikatakan olehnya sekaligus dimaksudkan sebagai bentuk hak jawab, protes keras dan koreksi atas berita di isknews.com dengan judul “Anggap Hakim Sidang PA Sewenang-wenang, Pengacara Ancam Lapor Ke Badan Pengawas Hakim” yang tayang pada, Senin (22/11).

Zainal juga mengklaim tudingan Harun adalah hoax, terkait permnyataannya dihadapan awak media bahwa termohon hanya terlambat lima menit saat sidang yang dijadwalkan pada jam pertama yakni pukul 09.00 WIB. Sementara majelis hakim langsung memutus sidang, tanpa menskorsing beberapa saat sambil menunggu kehadiran pihak termohon bahkan mengeluarkan putusan menerima gugatan perceraian dari pemohon.

“Persidangan kira-kira dilaksanakan pukul 09.30 WIB. Para pihak dipanggil memasuki ruang sidang 1. Pemohon Raka Karsono hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon Nuryatun telah dipanggil sebanyak  tiga kali oleh petugas sidang untuk masuk ke ruang persidangan, namun ternyata tidak ada,” bebernya.

Dilanjutkannya, setelah diperiksa berita acara relaas panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

“Termohon sudah dipanggil sebanyak tiga kali hingga pemeriksaan baca gugatan dan pemeriksaan bukti hingga putus akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Sehingga terlambatnya Termohon bukan 5 menit namun lebih,” ujar dia.

Mengenai pengakuan Harun Rosyid sebagai kuasa hukum termohon, juga dipersoalkan dirinya,  setelah pihaknya  melakukan kroscek di pendaftaran kuasa di PTSP PA Kudus, pada saat hari persidangan, ternyata nama  Harun Rosyid, SH. belum terdaftar sebagai Kuasa dari pihak Termohon Nuryatun, seperti pengakuannya.

“Sehingga pernyataan dalam berita di atas bahwa saudara Harun Rosyid, SH mendapat kuasa hukum dari Termohon adalah tidak benar atau hoax. Lantaran saat perkara tersebut diperiksa dan diputus, saudara Harun Rosyid, SH belum resmi terdaftar di pengadilan sebagai kuasa dari Nuryatun,’ tambahnya.

Sejumlah pernyataan Harun yang lain dimedia ini juga dianggap mendeskreditkan profesionalitas hakim PA Kudus, seolah-olah Hakim PA Kudus tidak menerapkan hukum acara dengan benar karena telah memutus perkara pada sidang pertama.

“Hal ini kalau dibaca oleh masyarakat akan mendegradasi kepercayaaan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas hakim PA Kudus,” keluhnya.

Dikatakan lebih detail, ketidakhadiran Tergugat pada sidang Pertama, Langsung memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan Putusan Verstek, maka akan terlihat bahwa apa yang dilakukan Hakim PA Kudus sudah sejalan dengan aturan hukum acara yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014. Tentang percepatan perkara.

“Sedangkan terhadap perkara yang sudah diputus secara verstek, Termohon masih sangat terbuka kesempatan untuk mengajukan verzet dalam tenggang yang ditentukan undang-undang, serta dapat mengajukan jawaban serta tuntutan balik berkaitan hak-hak sebagai istri yang dicerai, pada saat sidang verzet nanti,” tandasnya.

Terkait hal tersebut secara terpisah,  pada sehari sebelumnya, Kamis (25/11) Harun Rosyid juga mengirimkan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai  dan ditujukan kepada pemimpin redaksi media ini, perihal Pencabutan pernyataan dirinya yang telah terpublikasikan pada (22/11) di isknews.com .

Menurut dia, pencabutan pernyataan ini perlu ia lakukan,  dikarenakan setelah ia baca dan analisa isi dari pernyataan pernyataan dirinya kurang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Kami khawatir kemudian bisa berdampak pada penilaian negatif masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja Pengadilan Agama Kudus,” terang dia.

Harun menuliskan surat pernyataannya kepada media ini sambil menjelaskan data diri dan data keanggotaan profesi advokat.

“Saya sebenarnya sudah memiliki surat kuasa dari klien, hanya saja belum sempat saya daftarkan pada saat persidangan,” tuturnya. (YM/YM)

KOMENTAR SEDULUR ISK :

No More Posts Available.

No more pages to load.